Kepala BGN Datangi Kantor Luhut, Bahas Perbaikan dan Fokus MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perbaikan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberikan faedah maksimal bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Luhut setelah berjumpa dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas pertimbangan dan penguatan sistem tata kelola gizi nasional.

Menurut Luhut, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu kudu dijalankan berasas info nan akurat, pengawasan nan ketat, serta pertimbangan berkepanjangan agar beragam potensi masalah dapat segera diperbaiki.

"Satu perihal nan mau saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis kudu berdasarkan pada info nan akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Fokus ke Daerah 3T dan Kantong Stunting

Salah satu sorotan utama DEN adalah penentuan letak pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) nan selama ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan MBG.

Luhut menilai pembangunan SPPG kudu lebih difokuskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama wilayah dengan nomor stunting dan kerentanan pangan nan tinggi.

Saat ini, sekitar 1.700 SPPG diprioritaskan untuk dibangun di wilayah seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penentuan letak tidak boleh lagi hanya mempertimbangkan kemudahan operasional alias aspek bisnis, melainkan kudu merujuk pada kebutuhan masyarakat nan paling mendesak.

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis alias mencari letak nan gampang. Negara kudu datang lebih dulu di tempat nan paling susah dan paling membutuhkan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, penentuan letak kudu berbasis parameter nan terukur, seperti tingkat stunting, kerawanan pangan, hingga tantangan geografis di masing-masing daerah.

Selain lokasi, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas dan higienitas makanan nan disalurkan melalui program MBG.

Ia mengapresiasi langkah BGN nan menutup sekitar 1.300 SPPG lantaran dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Menurut Luhut, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas makanan nan diterima anak-anak Indonesia betul-betul sesuai standar.

"Penindakan ini merupakan bentuk pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses nan paling mendasar," katanya.

DEN Dorong Digitalisasi Pengawasan MBG

Untuk memperkuat tata kelola program, DEN juga menyatakan siap mendukung BGN melalui beragam rekomendasi strategis, termasuk percepatan digitalisasi sistem pengawasan.

Luhut mengatakan integrasi sistem digital bakal memungkinkan pemerintah memantau rantai pasok, kualitas makanan, hingga keahlian setiap SPPG secara real time dan lebih transparan.

Dengan sistem nan lebih terintegrasi, pemerintah berambisi penyelenggaraan MBG dapat melangkah lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah duit rakyat kudu dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," ujar Luhut.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo nan ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan nomor stunting di beragam daerah. Dengan pertimbangan dan perbaikan tata kelola nan terus dilakukan, pemerintah berambisi faedah program tersebut dapat dirasakan secara lebih luas dan tepat sasaran.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]