Sinergi Forkopimda dan Stakeholders, Aksi Nyata Membangun Bontang 

Pemkot Bontang mendorong kerjasama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan, penguatan UMKM, SDM, serta kesejahteraan warga.(MI/Lina Herlina)

PEMERINTAH Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholders tahun 2026 dengan tema "Sinergi Forkopimda dan Stakeholders untuk Akselerasi Bontang Majlis Sejahtera dan Berkelanjutan". 

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, nan membacakan sambutan Wali Kota Neni Moerniaeni, menegaskan kerjasama antara pemerintah, bumi usaha, dan masyarakat bukan sekadar seremonial, melainkan kunci untuk menuntaskan persoalan mendasar kota.

Dalam sambutannya, Agus Harus menekankan bahwa pertemuan ini kudu menghasilkan tindakan nyata. "Setelah ini kudu ada tindak lanjut. Kita perlu mengetahui dengan jelas siapa melakukan apa, di mana, untuk siapa, berapa nilainya, kapan dilaksanakan, dan gimana mengukur tingkat keberhasilannya," tegasnya.

Pemerintah Kota Bontang berambisi forum ini dapat menghasilkan peta kerjasama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) nan terstruktur, khususnya untuk program tahun 2027.

"Kita mau ada program-program nan bisa kita sepakati, ada perusahaan nan menjadi mitra, ada perangkat wilayah nan menjadi penghubung, ada letak nan jelas, ada sasaran nan terukur, dan ada parameter keberhasilannya," ujar Agus.

Dari Kota Terkaya ke Kota Sejahtera

Agus mengungkapkan ironi nan selama 25 tahun membayangi Bontang. Di satu sisi, Bontang dikenal sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia, apalagi menempati ranking pertama untuk wilayah di luar Pulau Jawa dengan PDRB per kapita mencapai Rp363,4 juta. 

Namun ternyata, tingkat pengangguran dan kemiskinan sempat menjadi persoalan serius. "Bontang kota industri, tapi tingkat penganggurannya sangat tinggi. Bontang kota industri, salah satu kota terkaya di Indonesia, nomor 3 kita, kota terkayanya. Tapi kemiskinannya sangat tinggi," ungkapnya.

Tapi tetap ada berita baik. Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni, berkah kerjasama dengan perusahaan, dua persoalan utama itu sukses ditekan. 

"Pengangguran langsung tidak ada. Kita sudah nomor satu di Kalimantan Timur, pengangguran terkecil. Ini berkah upaya seluruh perusahaan. Pun juga kemiskinan nan dulu tertinggi, Alhamdulillah kita sekarang hanya di bawah rata-rata. Ini tidak ada lagi," jelasnya.

Tiga Kepentingan Satu Tujuan

Agus menegaskan bahwa pemerintah, bumi usaha, dan masyarakat mempunyai kepentingan nan sama. "Perusahaan memerlukan lingkungan upaya nan sehat, aman, kondusif. Pemerintah memerlukan pembangunan nan berkualitas. Dan masyarakat memerlukan kehidupan nan lebih sejahtera. Tiga-tiganya tidak boleh melangkah sendiri-sendiri," tegasnya 

Ia juga meluruskan tujuan kehadiran pemerintah dalam forum ini. "Pemerintah Kota Bontang tidak datang dalam forum ini untuk meminta-minta kepada perusahaan. Akan tetapi, kita datang untuk membujuk seluruh bumi usaha, seluruh perusahaan untuk menjadi mitra nan sangat strategis dalam membangun sebuah kota, ialah Kota Bontang," serunya.

UMKM, Nelayan, dan Kompetensi SDM

Di bagian ekonomi, pemerintah mendorong penguatan UMKM, golongan nelayan, dan pemberian nilai tambah bagi pelaku ekonomi lokal serta beragam potensi ekonomi lainnya. 

Di bagian ketenagakerjaan, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi masyarakat agar semakin siap memasuki bumi kerja dan bisa mengambil faedah dari pertumbuhan industri.

"Kita mau TJSL tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat untuk masa depan," tegas Agus.

Infrastruktur dan RTRW Jadi Prioritas

Agus juga menyebut pentingnya penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memberikan kepastian bagi bumi usaha. 

"RTRW itu adalah koridor pembangunan. Kalau tetap goyang, kita kadang-kadang mau ke kiri, tiba-tiba ke kanan lagi, tiba-tiba mau lurus, mundur lagi," keluhnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan hotel di rumah kedudukan wali kota. "Karena tamu-tamu dari pusat, Presiden, Menteri, DPR, Kementerian, tidak pernah bermalam di Bontang. Terakhir kemarin sama Pak Menteri Dalam Negeri, datang 5 orang. Nggak bermalam, datang siap-siap acara, langsung ke Samarinda," ceritanya.

Hadir dalam Rakor Forkopimda itu, sejumlah unsur ketua wilayah dan lembaga terkait, seperti Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Beni Putra, Komandan Kodim 0908/Bontang Letkol Infanteri Ardiansyah, Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu, dan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Rahmat Dahlan.

Selain itu, turut datang pula Kepala BNNK Bontang Lulyana Ramdani, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sony Suwito Adicahyono, serta Head of External Relation Operation East Region PT Pertamina Gas, Muhammad Putra Dewanto, juga sejumlah perusahaan nan ada di Bontang. (Z-2)