Kepala BGN Respons Putusan MK Anggaran MBG-Pendidikan Harus Dipisah

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai pengarahan pemerintah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai 2028.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, lembaganya berkedudukan sebagai pelaksana program sehingga bakal mengikuti seluruh kebijakan nan nantinya diputuskan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

"Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami bakal melaksanakan apapun keputusan nan menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah," kata Sudaryono dalam konvensi pers di instansi BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Sudaryono menjelaskan, sistem lanjutan dari putusan MK bakal menjadi kewenangan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran. Karena itu, dia menilai pembahasan mengenai implikasi kebijakan anggaran lebih tepat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Terkait MK saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Kami intinya melaksanakan nan menjadi tugas kami. Kami adalah konsentrasi ke pelaksanaan, sampai dengan sejauh ini tentu saja nan sudah melangkah kami pastikan untuk melangkah dengan baik," ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono memastikan penyelenggaraan MBG tetap melangkah sembari pemerintah melakukan penyelarasan info untuk memperluas cakupan program. Tahapan tersebut difokuskan pada wilayah prioritas, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) nan tetap mempunyai prevalensi stunting tinggi.

Ia pun mengatakan, pemerintah telah mengantongi info rinci dari Kementerian Kesehatan mengenai wilayah-wilayah nan menjadi prioritas penanganan dan sekarang tengah mencocokkannya sebelum penerapan diperluas.

"Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon 3T ini, kemudian kami sisir dari info Kementerian Kesehatan, ini sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya, sudah ada dan ini sedang kita sinkronkan data," ucap dia.

Sudaryono menilai, wilayah dengan nomor stunting tinggi tidak hanya berada di area timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah kabupaten di Pulau Jawa juga masuk dalam perhatian pemerintah lantaran tetap menghadapi persoalan serupa.

"3T ini sama dengan nomor stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah nan lain termasuk ada beberapa temuan di beberapa kaupaten di Jawa ada nan memang nomor stuntingnya cukup tinggi," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]