Kesepakatan Nuklir Sipil AS-Arab Saudi Segera Diumumkan

Donald Trump dan Mohammed bin Salman.(Al Jazeera)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menyetujui kesepakatan nuklir sipil berhistoris dengan Arab Saudi. Kesepakatan ini mencakup support AS terhadap pembangunan program tenaga nuklir di dalam kerajaan tersebut oleh perusahaan-perusahaan Amerika.

Seorang pejabat senior pemerintah nan tidak berkuasa berbincang secara publik mengungkapkan kepada NBC News bahwa pengumuman resmi mengenai kerja sama ini diperkirakan bakal dilakukan pada Rabu (22/7) waktu setempat. Laporan mengenai kesepakatan ini pertama kali dipublikasikan oleh The Wall Street Journal.

Kesepakatan ini menjadi sorotan tajam lantaran membuka jalan bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium sendiri. Langkah tersebut dikhawatirkan bakal memicu kekhawatiran proliferasi nuklir di area Timur Tengah nan sedang bergejolak.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada keamanan global. Rubio menyatakan bahwa AS tidak bakal mencapai kesepakatan dengan negara mana pun di bumi nan dapat menimbulkan akibat proliferasi.

Kontroversi di Tengah Konflik dengan Iran

Kesepakatan ini muncul di saat ketegangan militer antara AS-Israel melawan Iran tetap berlangsung. Trump secara konsisten menegaskan bahwa Teheran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir, meskipun Republik Islam tersebut berulang kali membantah mempunyai rencana untuk membangun persenjataan nuklir.

Sebelumnya, normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi menjadi syarat utama nan diajukan AS agar kerajaan tersebut diizinkan melakukan pengayaan uranium. Namun, para pemimpin Saudi bersikeras bahwa normalisasi tidak mungkin terjadi tanpa kemajuan berfaedah menuju pembentukan negara Palestina.

Mekanisme Persetujuan Kongres

Meskipun disetujui oleh Presiden, kesepakatan ini tetap kudu melalui sistem pemungutan bunyi di Kongres AS. Namun, para penentang kesepakatan ini di legislatif memerlukan kebanyakan bunyi nan tahan veto (veto-proof majority) untuk betul-betul bisa membatalkan alias memblokir perjanjian tersebut.

Catatan Redaksi: Hingga buletin ini diturunkan, perincian mengenai batas pengawasan dan keterlibatan perusahaan spesifik seperti Westinghouse tetap dalam tahap pengesahan lebih lanjut berasas perkembangan pengumuman resmi di Washington. (I-2)