Jakarta, CNN Indonesia --
Peluang pengiriman atlet melalui jalur berdikari alias non-APBN untuk ajang Asian Games 2026 memungkinkan dibuka oleh NOC Indonesia (KOI). Langkah ini diambil sebagai solusi taktis guna menyiasati keterbatasan alokasi anggaran shopping negara.
Meski memberikan lampu hijau bagi bagian olahraga nan mau membiayai keberangkatannya sendiri, KOI memberikan peringatan keras mengenai kewenangan finansial.
Pihak NOC Indonesia menegaskan bahwa status sebagai atlet berdikari tidak secara otomatis membikin mereka berkuasa menagih bingkisan dari pemerintah jika sukses bawa pulang medali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dari sisi kami itu enggak ada pengaruhnya ya, hanya memang pemerintah khawatirnya jika dia mendapatkan medali, lampau masalah bingkisan itu bagaimana," ujar Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya Noeradi.
"Perihal bonus, ya mereka tidak berkuasa nuntut, tetapi kami tidak tahu mungkin pemerintah punya pertimbangan lain alias gimana lantaran urusan bingkisan ini urusan menit-menit terakhir diputuskan nilainya," tambah Wijaya.
Pihak KOI menilai manajemen ekspektasi ini sangat krusial agar tidak memicu polemik tuntutan sepihak di kemudian hari. Komitmen pembagian bingkisan sepenuhnya merupakan kewenangan Kemenpora dan Kemenkeu nan mempunyai sistem birokrasi berliku.
Wijaya secara blak-blakan mengakui bahwa sistem tata kelola finansial negara di sektor olahraga mempunyai kompleksitas tinggi.
Dinamika anggaran negara nan rumit sering kali membikin nominal dan kepastian pencairan bingkisan baru bisa dikunci menjelang akhir penyelenggaraan arena multi-event.
Sesuai dengan cetak biru nan disepakati, opsi pendanaan non-APBN ini tidak hanya disiapkan secara instan untuk menyambut arena olahraga di Aichi-Nagoya. Skema ini dirancang sebagai izin jangka panjang untuk membangun kemandirian finansial seluruh federasi nasional di masa depan.
Guna mencegah terjadinya kekacauan administratif, KOI sekarang telah menugaskan sebuah tim golongan kerja perumus khusus. Tim ini bekerja menyusun standar operasional prosedur komprehensif nan mengatur seluruh aspek teknis, logistik, hingga legalitas pengiriman atlet non-APBN.
Anggota Dewan Etik KOI, Anthony C. Sunarjo mengonfirmasi penyusunan petunjuk teknis sedang dikebut berbareng perwakilan cabor. Aturan tertulis ini dinilai mendesak lantaran variabel izin berdikari memerlukan keterlibatan banyak pihak.
"Jadi pada tadi diputuskan dibentuk tim perumus untuk menyusun semacam SOP alias ketentuan tentang pengiriman atlet secara mandiri. Bagaimana hal-hal teknis nan tersangkut dengan kemandirian tadi. Karena rumit, itu cukup rumit ya, lantaran banyak perihal nan kudu dibahas dan dibicarakan berbareng dengan cabor-cabor," ucap Anthony.
(afr/afr/rhr)
Add
as a preferred source on Google

1 hari yang lalu
6







English (US) ·
Indonesian (ID) ·