KPK Geledah Rumah Pejabat Bengkulu terkait Suap Proyek Rejang Lebong

KPK menggeledah rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu dan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.(Dok. Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan investigasi dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Penyidik melakukan penggeledahan secara maraton di tiga letak berbeda selama tiga hari, terhitung sejak 5 hingga 7 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dua letak penggeledahan berada di Kota Bengkulu, ialah rumah pribadi Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Syofyan Tosoni dan rumah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Arif Gunadi. Satu letak lainnya menyasar rumah pihak swasta di Kabupaten Rejang Lebong.

“Dari penggeledahan tersebut, interogator menyita sejumlah arsip dan peralatan elektronik nan diduga berangkaian dengan perkara. Barang-barang itu sekarang menjadi bagian dari perangkat bukti nan tengah didalami KPK,” ujar Budi kepada wartawan, Minggu (9/8).

Selain penggeledahan, KPK juga telah memeriksa delapan orang saksi pada Jumat (7/8) di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan ini bermaksud untuk mendalami bangunan perkara, meskipun identitas para saksi dan materi pemeriksaan belum diungkap secara rinci oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, pada 9 Maret 2026. Dalam perkara awal mengenai suap ijon proyek tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Bupati Fikri dan Kepala Dinas PUPR-PKP Hary Eko Purnomo.

Penyidikan kemudian meluas setelah ditemukan indikasi praktik serupa di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebelumnya, interogator juga telah menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, dan menyita duit tunai lebih dari Rp4 miliar nan diduga kuat berangkaian dengan suap pengadaan peralatan dan jasa.

KPK menegaskan bahwa rangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi terbaru ini dilakukan untuk memperjelas keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan suap proyek di wilayah Bengkulu. (Z-10)