KPK Pertanyakan Selisih Pengembalian Uang dari Menhut Raja Juli Antoni ke Bupati Kuansing

Menhut Raja Juli Antoni.(Dok. Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni belum mengembalikan seluruh duit dalam sampulsurat nan diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Penyidik menemukan adanya selisih antara jumlah duit nan diterima dengan nan dikembalikan.

"Penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8).

Berdasarkan penelusuran KPK, Raja Juli diduga baru mengembalikan duit sebesar 12.000 dolar Singapura kepada Suhardiman Amby. Padahal, total duit di dalam sampulsurat tersebut diperkirakan mencapai 14.000 dolar Singapura. Budi menegaskan pihaknya tetap melacak penyebab munculnya gap alias selisih duit tersebut sejak pemberian pada 2 Juni lalu.

Kasus ini bermulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan digelar KPK di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi ke-14 sepanjang tahun 2026 tersebut, KPK mengamankan 10 orang. Suhardiman Amby berbareng Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK resmi menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat suap mengenai jual beli kedudukan di lingkungan Pemkab Kuansing periode 2021–2026 serta gratifikasi pengurusan pelepasan area rimba produksi terbatas.

Menhut Raja Juli Antoni sebelumnya memberikan penjelasan pada 3 Juli 2026. Ia mengaku baru menyadari adanya sampulsurat tertutup map setelah Suhardiman meninggalkan ruang audiensinya pada 2 Juni 2026. Raja Juli menyatakan telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan sampulsurat tersebut pada 12 Juni 2026 tanpa mengetahui isinya.

Meski Raja Juli telah melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026, lembaga antirasuah tersebut secara resmi menolak laporan tersebut pada 17 Juli 2026. Penolakan dilakukan lantaran KPK sudah lebih dulu mengusut dugaan pemberian tersebut dalam rangkaian perkara nan menjerat Bupati Kuansing. (Ant/Z-10)