Kualitas Permukiman Warga Meningkat

2 jam yang lalu 5

MENJELANG usia nan ke-500 alias lima abad pada 2027, Jakarta terus bersolek menata ruang kota. Wajah Ibu Kota sekarang mencatatkan perubahan signifikan dengan nihilnya rukun penduduk (RW) nan masuk kategori kumuh berat.

Berdasarkan info Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berbareng Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta menurun 52,58% dari 445 RW pada 2017 menjadi tinggal 211 RW pada 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penurunan jumlah RW kumuh tersebut menjadi capaian krusial dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga. Meski demikian, dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap bakal memperdalam info agar intervensi program penataan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

“Perbaikan nan dilakukan dengan memperbaiki saluran airnya, sanitasi komunalnya dibuat, MCK komunalnya dibuat, dan nan paling krusial juga agar mereka merasa nyaman dan kondusif di kediaman masing-masing,” kata Pramono.

Guna menghadirkan pendataan nan lebih komprehensif dan berbasis teknologi, Pemprov DKI menggandeng BPS. Menurut Pramono, kecermatan info menjadi ukuran dalam menentukan prioritas kebijakan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di area padat. Pramono menegaskan, penanganan RW kumuh ke depan bakal diprioritaskan pada wilayah padat, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian unik lantaran mempunyai kompleksitas sehingga memerlukan intervensi terukur.

“Dengan kondisi lapangan nan semakin kompleks dan jumlah masyarakat nan terus bertambah, penurunan lebih dari 52% ini patut disyukuri,” ujarnya.

SKEMA PEMUGARAN DAN REVITALISASI

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyatakan tidak ada lagi RW berkategori kumuh berat di Ibu Kota.

“Memang tetap ada nan kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu nan paling banyak. Tapi, alhamdulilah, sudah tidak ada nan kumuh berat. Itu nan kami syukuri,” ungkap Kelik.

Dia mengatakan kategori RW kumuh nan tersisa di Jakarta saat ini adalah kumuh sedang, kumuh ringan, dan kumuh sangat ringan. Kelik menegaskan, Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran penataan area melalui program peningkatan kualitas permukiman. Program ini dipastikan terus bersambung dengan sasaran penanganan 50 RW kumuh hingga tahun depan.

Penentuan status area kumuh sendiri merujuk pada sejumlah kriteria komprehensif. Mulai dari tingkat kepadatan penduduk, kualitas dan kepadatan bangunan, sistem ventilasi, hingga pencahayaan.

Selain itu, aspek sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta tata letak gedung turut menjadi parameter penilaian. DPRKP DKI Jakarta mencatat, penyusutan RW kumuh didorong oleh pembenahan bentuk lingkungan secara menyeluruh. Hal itu mencakup perbaikan jalan dan saluran air, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penyediaan sarana mandi-cuci-kakus (MCK) komunal, pengelolaan sampah, perlindungan kebakaran, hingga penyediaan sarana utilitas lainnya.

Penanganan area dilakukan melalui tiga pola intervensi nan disesuaikan dengan karakter wilayah, ialah pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali (relokasi). Sebagian besar upaya difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan area nan sudah ada (existing).

Salah satu contoh penataan adalah di RW 001 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Wilayah nan sempat ditinjau Gubernur Pramono Anung setahun lampau dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman 2025 itu sekarang mulai bersolek. Selain perbaikan sanitasi dan drainase, sebanyak 50 rumah penduduk masuk program bedah rumah nan dikerjakan secara bertahap. Kawasan tersebut juga bakal dilengkapi taman bermain anak dan area upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tepi jalan.

PARTISIPASI WARGA

Pengamat tata kota Bakti Setiawan mengatakan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar area nan telah ditata tidak kembali kumuh. Warga kudu didorong untuk mempunyai rasa kepemilikan dan inisiatif tinggi dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Kawasan nan sekadar dipercantik secara visual sangat berbeda dengan area nan betul-betul mengalami transformasi kualitas hidup melalui penguatan ekonomi lokal dan ikatan sosial.

Pentingnya penguatan peran penduduk ini juga diamini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia menegaskan, penanganan permukiman kumuh memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk kader PKK hingga tingkat dasawisma.

“Data ini kudu dimiliki PKK untuk membantu kami bekerja. Dengan jaringan kader hingga tingkat dasawisma, saya berambisi tahun depan, jumlah RW kumuh di Jakarta dapat kembali berkurang,” ujar Rano.

Inisiatif berdikari berbasis organisasi salah satunya ditunjukkan penduduk RW 07 Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di tengah padatnya permukiman, penduduk memanfaatkan area rooftop instansi sekretariat RW untuk pengembangan urban farming guna memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Lurah Tanjung Priok Febrio Eka Putra mengapresiasi keberhasilan penduduk RW 07 nan bisa memanen beragam jenis sayuran dan buah dari lahan terbatas tersebut.

“Semoga ini menjadi role model bagi wilayah lain dalam menciptakan ekosistem perkotaan nan hijau, mandiri, dan berkelanjutan,” harapnya. (Ant/P-4)

Selengkapnya