Kunci Sukses Piala Presiden 2026: Transparan dan Tepat Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Piala Presiden 2026 resmi merampungkan seluruh rangkaian di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam. Sepanjang 25 Juli hingga 6 Agustus, total 16 pertandingan tuntas dimainkan delapan klub dari empat negara.

Gelar juara jatuh ke tangan Persebaya Surabaya nan sukses menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti 6-5. Persija Jakarta menyusul di posisi ketiga usai membekap Arema FC 3-1.

Tapi gemerlap trofi hanyalah permukaan. Di baliknya, ada cerita soal gimana sebuah kejuaraan olahraga dikelola dengan penuh pertanggungjawaban.

Dua kata jadi benang merahnya: transparan dan tepat sasaran. Keduanya bukan semboyan kosong, melainkan praktik nan bisa ditelusuri jejaknya.

Soal dana, misalnya, panitia tak pernah tanggung-tanggung membuka data. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan finansial turnamen diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (PwC).

Delapan tahun berturut-turut, sejak jenis 2015, hasil audit itu konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tertinggi dalam standar audit keuangan, tanpa catatan, tanpa pengecualian.

Yang tak kalah krusial, seluruh pembiayaan turnamen sama sekali tak menyentuh duit negara. Tak ada APBN, tak ada APBD, apalagi biaya BUMN nan mengalir ke dalamnya.

Sumber dananya murni dari kantong swasta. Tahun ini nilainya menyentuh kisaran Rp100 miliar, dengan sejumlah nama besar tercatat sebagai penyokong utama.

"Kalau kita mau transparan tentu kudu ada ukurannya, dan ukurannya PwC dengan standar internasional," kata Maruarar.

Komitmen tersebut bukan hanya semboyan di atas panggung. Ini diuji sungguhan saat konvensi pers jelang final, ketika sejumlah wartawan mencecar soal agenda pertandingan nan dinilai terlampau mepet.

Masa rehat pemain disorot lantaran berada di bawah rekomendasi 72 jam ala FIFA. Wakil Ketua Organizing Committee Bidang Administrasi Turnamen, Risha Ady Wijaya, tak berkelit dan langsung menjawab lugas.

Ia menjelaskan ketentuan 72 jam itu sejatinya bertindak untuk kejuaraan antarnegara di bawah almanak FIFA langsung, bukan turnamen domestik semacam Piala Presiden. Penyusunan agenda pun sudah mengantongi persetujuan resmi dari AFC sejak 6 Juli lalu.

Sebagai kompensasi agenda padat, panitia memberi kelonggaran 12 kali pergantian pemain dalam satu laga. Pelatih jadi punya ruang lebih lega mengatur rotasi tanpa mengorbankan performa tim.

Yang paling menarik dari momen itu bukan sekadar jawabannya, melainkan caranya. Maruarar meminta timnya menayangkan langsung surat resmi dari AFC dan Mabes Polri di layar, di depan mata para pewarta nan hadir.

"Bagus ya, semua dasar-dasar surat ditampilkan dengan transparan. Jadi jangan bilang kita transparan tapi tidak ada auditnya," ujar laki-laki nan juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Sikap semacam ini nan membedakan transparansi sungguhan dengan transparansi verbal. Ketika publik bertanya, panitia memilih membuka dokumen, bukan berlindung di kembali narasi normatif belaka.

Soal keamanan pun sama terbukanya. Arya Sinulingga menjelaskan keputusan meniadakan penonton di semifinal dan final diambil usai koordinasi dengan Polda Bali, lampau dipertegas oleh Mabes Polri, demi mengantisipasi tingginya rivalitas antarsuporter.

Total 1.284 personel keamanan campuran dikerahkan di Bali, terdiri dari Polri, TNI, Pemda, hingga Pecalang. Angka ini cukup besar untuk memastikan laga tetap kondusif meski tanpa kehadiran suporter di tribun.

Baca di laman berikutnya>>>

---