2 jam yang lalu
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jepang berencana memangkas pajak penjualan untuk beragam produk makanan menjadi 1% sebagai upaya menekan biaya hidup masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah.
Kebijakan tersebut disiapkan di tengah tekanan kenaikan nilai nan tetap membebani rumah tangga Jepang. Dengan pemangkasan tarif pajak, pemerintah berambisi nilai pangan menjadi lebih terjangkau sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kepada para pelaksana partai nan berkuasa niatnya untuk melanjutkan rencana pemotongan tarif pajak penjualan atas barang-barang makanan menjadi 1% dari 8% selama dua tahun mulai April tahun depan.
Pemotongan pajak ini bakal disertai dengan pemberian duit tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk "secara efektif mengurangi beban pajak hingga nol," nan merupakan "pilihan terbaik" untuk mendukung rumah tangga nan kesulitan menghadapi nilai nan lebih tinggi, kata Takaichi dalam konvensi pers di kantornya.
Pemerintah Jepang berencana untuk menyelesaikan rencana pemotongan pajak dalam rapat kabinet pada awal Agustus, dan mengusulkan undang-undang mengenai dalam sidang parlemen.
Takaichi telah berjanji untuk menangguhkan pungutan 8% pada makanan selama dua tahun sebagai langkah sementara sebelum memperkenalkan sistem pembayaran baru nan menargetkan rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengurangi akibat kenaikan biaya hidup.
Mengutip Reuters, Takaichi berjumpa dengan mantan perdana menteri dan tokoh krusial partai nan berkuasa, Taro Aso, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP) Shunichi Suzuki pada hari Selasa untuk menyampaikan rencana tersebut, kata surat berita itu.
Aso mengatakan kepada Takaichi bahwa dia tidak bakal menentang pemotongan pajak jika perdana menteri memutuskan untuk melakukannya, kata Yomiuri, mengutip Reuters.
Namun, pendapat tersebut telah menuai penolakan dari personil parlemen nan berkuasa dan oposisi lantaran kekhawatiran bakal dampaknya terhadap finansial Jepang nan memburuk, lantaran pemerintah belum menjelaskan gimana rencananya untuk menutupi kekurangan pendapatan tersebut.
Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) telah naik ke level tertinggi dalam beberapa dasawarsa awal bulan ini lantaran penanammodal konsentrasi pada kebijakan fiskal ekspansif Takaichi nan dapat menambah tumpukan utang Jepang nan sangat besar.
Namun partai-partai nan berkuasa memutuskan untuk mengubah hadapan dan berupaya memangkasnya menjadi 1 persen
Setelah mengetahui dalam pertemuan lintas partai tentang perpajakan dan agunan sosial bahwa penyesuaian sistem kasir pengecer ke tarif nol bakal memerlukan lebih banyak waktu.
Untuk memenuhi janji kampanye pajak nol, support tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah bakal berjumlah 600 miliar yen per tahun, nan setara dengan pendapatan dari tarif pajak 1 persen untuk peralatan makanan dan minuman.
Meskipun Takaichi telah berjanji untuk memberlakukan kembali tarif pajak setelah dua tahun, nan mungkin berfaedah April 2029, perihal itu dianggap bisa menjadi langkah nan berisiko secara politik mengingat pemilihan Dewan Penasihat dijadwalkan pada musim panas 2028.
Blok penguasa Jepang menyebut skema pemotongan pajak dua tahun sebagai "langkah transisi" hingga program support mengenai pendapatan baru untuk pekerja berpenghasilan rendah diperkenalkan pada tahun fiskal 2029. Program tersebut disetujui selama pembicaraan lintas partai.
Tarif pajak konsumsi Jepang telah meningkat secara bertahap, terutama untuk membiayai biaya agunan sosial nan meningkat seiring dengan penuaan masyarakat nan cepat. Tarif dimulai dari 3%, meningkat menjadi 5% pada tahun 1997, dan naik menjadi 8% pada tahun 2014.
Sejak 2019, tarif telah ditetapkan pada 10%, tetapi tarif nan lebih rendah sebesar 8% telah diterapkan pada penjualan makanan dan minuman, tidak termasuk minuman beralkohol dan makan di luar.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·