Legislator Golkar Sebut Pernyataan Deddy Sitorus soal Korupsi Batu Bara tak Berdasar

Soedeson Tandra(Dok Istimewa)

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, meminta politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus tidak asal bicara mengenai pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara nan menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Soedeson menilai, pernyataan Deddy nan meminta pemeriksaan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah tindakan nan tendensius dan tidak berdasar pada info nan akurat.

"Satu pernyataan kerabat Deddy Sitorus ini tendensius, kedua misleading alias misinformasi, ketiga adalah tak berdasar. nan berkepentingan komen tanpa info nan cukup, tanpa mengetahui info duduk perkara nan benar," ujar Soedeson di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Soedeson menjelaskan bahwa persoalan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) murni merupakan hubungan business to business (B2B) antara PLN dengan pihak penyuplai (supplier). Menurut dia, tidak ada relevansi langsung nan mengharuskan Menteri ESDM diperiksa dalam perkara ini.

Soedeson membeberkan bahwa "borok" dalam tubuh PLN nan memicu kerugian negara dan gangguan listrik (blackout) berangkaian dengan praktik curang dalam pengadaan, bukan kebijakan kementerian.

"Borok PLN itu namanya under invoice, under quantity, under price. Misalnya, kalori nan kudu digunakan 4.200, tapi nan ada di bawah itu. Ini kan permainan nan berpotensi merugikan finansial negara. Di mana keterlibatan menteri di sana?" tegasnya.

Ia pun memperingatkan Deddy Sitorus agar lebih memahami persoalan sebelum melontarkan kritik di ruang publik. 

"Beliau itu kan personil DPR, jangan asal bicara," ujar Soedeson nan juga Ketua Golkar Papua Tengah. 

Sebagaimana diketahui, Mabes Polri telah menetapkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara. Kasus ini diduga menjadi penyebab utama pemadaman listrik (blackout) nan meluas di sejumlah wilayah di Sumatera.

Dugaan rasuah dalam pengadaan batu bara ke PLTU tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp 5 triliun. Selain kasus batu bara, Febrie juga terjerat dalam rangkaian kasus korupsi dan pencucian duit di dua perusahaan pelat merah lainnya, ialah PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Total kerugian negara dari campuran tiga perkara besar ini mencapai nomor fantastis, ialah Rp34,6 triliun. Rinciannya, korupsi pengelolaan biaya di PT Asabri merugikan negara Rp 22,78 triliun, sementara kasus di PT Krakatau Steel merugikan negara sekitar Rp 6,9 triliun.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun media sosial FB miliknya, Deddy Sitorus melontarkan kritik tajam mengenai sengkarut batu bara ini. Ia menyebut Menteri ESDM sebagai sumber masalah utama.

"Kalau mau menyelidiki sengkarut dan korupsi di batu bara, nan pertama kudu diperiksa adalah Menteri ESDM, si bolu ketan! Di sana sumber masalahnya menurut nan saya dengar!" tulis Deddy dalam unggahannya pada Minggu (12/7/2026). (H-2)