Manfaatkan Data dan AI untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Berkelanjutan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RMIT University Australia berbareng BINUS University resmi meluncurkan inisiatif penguatan pengadaan berkepanjangan (sustainable procurement) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Inisiatif ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan kegunaan pengadaan sebagai instrumen strategis dalam transisi ekonomi hijau dan pengembangan rantai pasok ramah lingkungan.

Langkah ini menyikapi besarnya nilai pengadaan peralatan dan jasa nasional. Berdasarkan info Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total Rencana Umum Pengadaan (RUP) kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah pada 2025 saja mencapai Rp1.193,6 triliun.

Di sisi lain, Indonesia mempunyai lebih dari 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nan menyerap 97 persen tenaga kerja. Dengan skala tersebut, keputusan pembelian dan standar vendor dipandang mempunyai daya ungkit besar bagi akibat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Director Indonesia RMIT University, Tantia Dian Permata Indah, menegaskan bahwa kegunaan pengadaan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai aktivitas administratif internal semata.

"Ketika shopping pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, kegunaan procurement tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar. RMIT membantu para pengambil keputusan di Indonesia memanfaatkan info dan AI secara bertanggung jawab agar keputusan transaksi lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan," ujar Tantia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Pengukuran Transparansi Vendor dan Pemanfaatan AI

Melalui kemitraan RMIT Southeast Asia Hub dan BINUS Center of Excellence in Sustainability, kerjasama ini memperkenalkan Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks nan dirancang peneliti rantai pasok RMIT tersebut berfaedah membantu korporasi dan lembaga pemerintah mengukur keterbukaan serta akibat ekologis dari praktik pengadaan mereka.

Pemanfaatan AI juga diperkenalkan untuk membantu pertimbangan vendor, mitigasi akibat rantai pasok, serta otomatisasi pelaporan keberlanjutan (ESG compliance) dengan tetap mengedepankan kontrol akuntabilitas manusia.

Langkah ini turut mendukung peta jalan ekonomi sirkular Kementerian PPN/Bappenas di lima sektor prioritas: makanan-minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, dan perdagangan eceran. Penerapan ekonomi sirkular secara konsisten diperkirakan bisa menambah Rp593–638 triliun pada PDB nasional serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga 2030.

Konversi Komitmen ESG Menjadi Praktik Riil

Sementara itu, Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, Prof. Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, menyatakan bahwa perpaduan kepakaran internasional dan pemahaman izin domestik menjadi kunci penguatan ekosistem vendor lokal.

"Dengan memadukan riset internasional RMIT dan pemahaman BINUS terhadap izin serta ekosistem vendor di Indonesia, kerjasama ini membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement nan nyata dan terukur," tutur Yanthi. (H-2)