Manipulasi Informasi di Tengah Aksi 27 Agustus Picu Kekhawatiran Perang Kognitif

ilustrasi(Antara)

Rentetan manipulasi persepsi publik nan menyertai gelombang tindakan pada 27 Agustus 2026 memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan negara dalam menghadapi cognitive warfare alias perang saraf kognitif. Berbagai pola serangan informasi, mulai dari pemblokiran rekening bantuan koordinator demo Pati, peretasan akun, hingga penyebaran video lama nan dibingkai sebagai kejadian terkini, dinilai telah menyasar "sistem saraf publik".

Peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Ika Idris, menegaskan bahwa kejadian ini menuntut kejelasan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu memutuskan apakah cukup dengan memperkuat mandat lembaga nan sudah ada alias memerlukan izin baru serta badan teknis unik nan responsif untuk meredam manipulasi info sebelum bereskalasi menjadi kekerasan fisik.

Deteksi Dini Operasi Informasi

Ika menjelaskan bahwa timnya telah memantau pergerakan narasi ini sejak beberapa hari sebelum tindakan berlangsung. Lonjakan narasi mulai terlihat signifikan sejak Senin, saat penduduk Pati mulai bergerak menuju Jakarta.

"Kebetulan nan kita pantau memang ada tiga kata kunci ialah 'demo Pati' dan hoaks 'demo Pati batal'. Ajakan berdemo sudah muncul sejak 17-18 Agustus, namun lonjakannya baru terlihat saat abdi negara penegak norma dan penguasa menunjukkan kesenjangan akuntabilitas nan memicu kemarahan publik," ungkap Ika, Kamis (27/8).

Ia menilai kondisi masyarakat saat ini telah mencapai tahap kinetic mobilization. Masyarakat tidak lagi sekadar meluapkan emosi di media sosial, tetapi mau menunjukkan kuasa mereka melalui tindakan nyata, seperti penutupan rekening bank secara massal, sebagai corak perlawanan terhadap rasa ketidakberdayaan atas kondisi saat ini.

Mengenal FIMI dan DIMI

Secara global, terdapat kerangka kerja nan dikembangkan oleh European External Action Service (EEAS) untuk membedakan pola operasi manipulasi informasi:

• Foreign Information Manipulation Interference (FIMI): Perilaku manipulatif terkoordinasi oleh tokoh asing untuk mengikis kepercayaan demokrasi.
• Domestic Information Manipulation Interference (DIMI): Varian nan dilakukan oleh tokoh domestik seperti faksi politik alias golongan kepentingan dalam negeri.

Persoalan utamanya, baik FIMI maupun DIMI seringkali tidak melanggar norma secara eksplisit. Hal ini membikin penindakan susah dilakukan hanya dengan izin pidana nan ada, sehingga menciptakan celah terjadinya bentrok mendatar antarkelompok masyarakat.

Risiko Konflik Horizontal

Ika memperingatkan adanya potensi berantem antarwarga akibat perang narasi dan tagar antara golongan pro-pemerintah dan kontra-pemerintah. "Saya takutnya kelak jadi berantem penduduk versus warga, bukan lagi rakyat menuntut ke pemerintah. Perang postingan dan narasi penyelundup pasti ada," lanjutnya.

Untuk meminimalisir dampak, Ika memberikan rekomendasi praktis kepada publik: jangan menyebarkan tautan (link) nan mencurigakan. Sebaiknya, rekam ulang konten secara manual jika mau berbagi info agar tidak menyumbang engagement pada akun nan berpotensi memanfaatkan viralitas untuk kepentingan tertentu.

Tiga Jalur Kebijakan Negara

Pasca tindakan 27 Agustus 2026, pemerintah dihadapkan pada tiga pilihan strategis untuk melindungi ruang publik dari cognitive warfare:

1. Memperkuat mandat dan efektivitas otoritas siber serta penegak norma nan ada agar lebih responsif.
2. Merumuskan izin baru nan secara spesifik mendefinisikan dan menindak operasi manipulasi info terkoordinasi tanpa memberangus kebebasan berekspresi.
3. Membentuk unit teknis independen untuk memantau dan merespons serangan siber sosial secara real-time.

Tanpa langkah tegas, pola manipulasi persepsi nan berulang ini berisiko terus tumbuh liar, meninggalkan publik tanpa perlindungan struktural terhadap serangan nan menyasar kesadaran kolektif bangsa. (E-3)