Membangun Desa tidak Bisa Sepotong-Sepotong

Desiana Vidayanti, Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana dan Ketua Tim Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang(Dok. Pribadi)

DESA-desa di Indonesia tidak kekurangan program pembangunan. Berbagai aktivitas datang dengan sasaran nan berbeda; pengelolaan sampah, pemberdayaan upaya mikro, ketahanan pangan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan potensi lokal. Setiap persoalan biasanya ditangani melalui programnya masing-masing.

Masalahnya, persoalan di desa tidak selalu berdiri sendiri. Sampah berangkaian dengan perilaku masyarakat dan kesiapan layanan. Usaha pangan tidak hanya memerlukan keahlian produksi, tetapi juga bahan baku, pengelolaan keuangan, mutu produk, dan pasar. Sementara itu, kelembagaan masyarakat menentukan siapa nan bakal menjalankan aktivitas setelah pendampingan berakhir.

Cara pandang nan terintegrasi sebenarnya sejalan dengan arah pembangunan desa. Dalam kerangka Indeks Desa, pembangunan desa mencakup dimensi jasa dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa nan saling berkaitan. Artinya, pembangunan desa memang tidak semestinya dilakukan melalui aktivitas nan melangkah sendiri-sendiri.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) nan diperbarui pada 2025 menunjukkan timbulan sampah di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 2.663 ton per hari. Di Pondok Kelor, persoalan sampah terlihat dari tumpukan sampah rumah tangga di sejumlah titik permukiman. Sebagian sampah dibakar, dibuang ke lahan kosong, alias dibiarkan menumpuk lantaran belum tersedia jasa pengumpulan dan pengangkutan nan melangkah secara teratur.

Kondisi tersebut mudah dianggap sebagai persoalan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, meminta masyarakat tidak membuang alias membakar sampah bakal susah menghasilkan perubahan andaikan tidak tersedia jasa nan memungkinkan mereka melakukan perihal nan benar. Karena itu, persoalannya bukan hanya gimana mengubah perilaku warga, tetapi juga gimana membangun sistem jasa nan dapat mendukung perubahan tersebut.

Membangun layanan, bukan sekadar memberikan alat

Pada tahap awal, kebutuhan Pondok Kelor cukup mendasar: membangun jasa pengumpulan dan pengangkutan sampah nan dapat melangkah secara rutin. Karang Taruna menjadi mitra utama lantaran anggotanya mengenal wilayah, dekat dengan warga, dan berpotensi menjadi penggerak jasa lingkungan berbasis masyarakat.

Teknologi tepat guna berupa kendaraan roda tiga alias bentor digunakan untuk mendukung pengumpulan dan pengangkutan sampah menuju tempat penampungan sementara (TPS). Namun, bentor bukan tujuan program. Kendaraan tersebut merupakan sarana agar jasa nan sebelumnya belum tersedia secara terstruktur dapat mulai berjalan.

Justru pertanyaan nan lebih krusial muncul setelah perangkat tersedia. Siapa nan mengoperasikannya? Bagaimana agenda pengambilan disusun? Wilayah mana nan dilayani? Bagaimana pembagian tugas dilakukan? Bagaimana aktivitas dicatat? Dari mana biaya bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan diperoleh?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada alat, melainkan pada sistem nan membikin perangkat itu dapat berfaedah secara berkelanjutan.

Karena itu, penguatan Karang Taruna tidak cukup dilakukan melalui pelatihan. Organisasi ini perlu mempunyai pembagian tugas, sistem operasional, pencatatan, komunikasi dengan warga, kaderisasi, dan secara berjenjang skema pembiayaan nan memungkinkan jasa tetap berjalan.

Pada tahap pertama, Pondok Kelor memang belum sampai pada pengolahan sampah. Fokusnya tetap membangun jasa pengumpulan dan pengangkutan nan sebelumnya belum tersedia secara terstruktur. Tahapan ini krusial lantaran sistem nan lebih kompleks bakal susah dikembangkan andaikan jasa dasarnya sendiri belum terbentuk.

Layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dijalankan di Desa Pondok Kelor dengan melibatkan Karang Taruna. Kendaraan roda tiga digunakan sebagai sarana pengangkutan sampah dari permukiman menuju tempat penampungan sementara (TPS). Dok. Tim PDB Universitas Mercu Buana

Menghubungkan lingkungan dan ekonomi lokal

Persoalan lain ditemukan pada golongan upaya pangan lokal di bawah BUMDes. Masyarakat sebenarnya telah mempunyai keahlian produksi, terutama dalam pengolahan pangan berbahan singkong. Namun, keahlian membikin produk belum otomatis menghasilkan upaya nan berkelanjutan.

Pembukuan belum dilakukan secara konsisten. Keuangan upaya tetap bercampur dengan finansial rumah tangga. Mutu produk belum seragam, sedangkan pengemasan dan pemasaran tetap perlu diperkuat.

Karena itu, pengembangan upaya tidak kudu langsung dimulai dengan menambah jenis produk. Fondasi usahanya perlu diperbaiki terlebih dulu melalui literasi keuangan, pembukuan sederhana, pengendalian mutu, pengemasan, dan pemasaran.

Produk pangan lokal berbahan singkong nan dikembangkan golongan upaya di Desa Pondok Kelor. Penguatan upaya dilakukan melalui perbaikan mutu produk, pengemasan, pembukuan, dan pemasaran. (Dok. Tim PDB Universitas Mercu Buana)

Pada titik ini, program lingkungan dan penguatan upaya pangan mungkin terlihat sebagai dua aktivitas nan berbeda. Namun, keduanya dapat dihubungkan melalui potensi lokal nan telah lama dimiliki Pondok Kelor: kelor.

Nama Pondok Kelor menunjukkan hubungan tanaman tersebut dengan desa ini. Namun, seiring perubahan penggunaan lahan dan pola permukiman, keberadaan pohon kelor semakin berkurang. Banyak pohon ditebang lantaran masyarakat tidak lagi memandangnya mempunyai nilai ekonomi nan berarti.

Banyak desa berupaya mencari komoditas alias karakter unik untuk membangun identitasnya. Pondok Kelor sebenarnya sudah memilikinya. Tantangannya adalah gimana membikin identitas tersebut kembali relevan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Mengembalikan kelor ke kehidupan desa

Menghidupkan kembali kelor tidak cukup dilakukan dengan membagikan bibit dan meminta masyarakat menanamnya. Jika masyarakat tidak memandang manfaatnya, aktivitas tersebut berisiko berakhir setelah aktivitas selesai. Karena itu, penanaman perlu dihubungkan dengan pemanfaatan.

Karang Taruna dapat menggerakkan penanaman kelor berbasis pekarangan sebagai bagian dari aktivitas lingkungan. Tanaman nan tumbuh kemudian dapat menjadi sumber bahan baku bagi pengembangan pangan lokal. Kelompok upaya di bawah BUMDes dapat mengembangkan pemanfaatannya secara berjenjang setelah fondasi manajemen usaha, mutu produk, dan kesiapan bahan baku semakin siap.

Di sinilah kelor mempunyai posisi strategis. Penanaman kelor mendukung penghijauan sekaligus menyediakan potensi bahan baku, sedangkan golongan upaya dapat mengembangkannya menjadi produk pangan berbobot ekonomi. Dengan langkah itu, aktivitas lingkungan dan penguatan upaya tidak melangkah sendiri-sendiri.

Namun, pengembangan tersebut tidak perlu dilakukan terlalu cepat. Mendorong produk berbahan kelor ketika bahan baku belum tersedia secara konsisten justru dapat menimbulkan persoalan baru. Gerakan tanam, penguatan kapabilitas usaha, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar perlu dilakukan secara bertahap.

Pendekatan berjenjang juga krusial agar setiap perkembangan dapat dievaluasi sebelum program bergerak ke tahap berikutnya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu lantaran nan dibangun bukan hanya keterampilan, tetapi juga kebiasaan kerja, kelembagaan, dan keahlian mengambil keputusan.

Tim PDB berbareng mitra menyiapkan bibit kelor untuk aktivitas penanaman kembali kelor di Desa Pondok Kelor. Penanaman diarahkan untuk mendukung penghijauan dan menyediakan potensi bahan baku bagi pengembangan pangan lokal. (Dok. Tim PDB Universitas Mercu Buana)

Keberlanjutan dimulai sejak program berjalan

Persoalan pemberdayaan bukan hanya gimana memulai kegiatan, tetapi gimana memastikan aktivitas tetap melangkah ketika pendampingan berakhir.
Pertanyaannya sangat praktis. Siapa nan menjalankan jasa pengangkutan sampah? Dari mana biaya bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan diperoleh? Siapa nan menggantikan pengurus ketika terjadi pergantian personil Karang Taruna? Bagaimana golongan upaya menjaga pembukuan dan mutu produk? Siapa nan memastikan aktivitas penanaman kelor terus berlangsung?

Pertanyaan seperti ini semestinya tidak baru dibicarakan menjelang program selesai. Keberlanjutan kudu dirancang sejak awal. Karena itu, pemberdayaan tidak cukup menghasilkan peserta nan telah mengikuti pelatihan. Program perlu membangun kapasitas, kader, sistem kerja, pembiayaan, dan kelembagaan nan memungkinkan masyarakat melanjutkan aktivitas secara mandiri.

Bagi saya, di sinilah ukuran keberhasilan program pemberdayaan desa kudu ditempatkan. Jumlah pelatihan, peserta, perangkat nan diserahkan, alias produk nan dihasilkan tetap krusial sebagai keluaran program. Namun, semuanya belum cukup untuk menunjukkan perubahan.

Keberhasilan nan lebih substantif terlihat ketika Karang Taruna bisa menjalankan jasa lingkungan secara konsisten, golongan upaya bisa mengelola usahanya dengan lebih baik, masyarakat kembali menanam kelor lantaran memandang manfaatnya, dan pemerintah desa bisa memasukkan aktivitas tersebut ke dalam tata kelola pembangunan desa. Dengan kata lain, kita perlu membedakan antara aktivitas nan selesai dan sistem nan bertahan.

Perguruan tinggi sebagai pendamping

Dalam proses tersebut, perguruan tinggi mempunyai peran penting, tetapi bukan sebagai pelaksana nan mengambil alih pekerjaan masyarakat.

Perguruan tinggi dapat membantu memetakan persoalan, menyediakan pengetahuan dan teknologi nan sesuai, memperkuat kapabilitas masyarakat, mendampingi pembentukan sistem, serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi. Namun, semakin lama program berjalan, peran masyarakat dan pemerintah desa justru kudu semakin besar.

Perguruan tinggi tidak datang membawa solusi nan sudah jadi, tetapi mendampingi masyarakat agar bisa mengenali persoalannya, mengembangkan solusi berasas potensi lokal, dan menjalankannya secara mandiri.

Prinsip tersebut juga berfaedah bahwa teknologi tepat guna tidak boleh menjadi pusat pemberdayaan. Bentor, perangkat produksi, alias teknologi lainnya hanya memberikan faedah andaikan ada masyarakat nan bisa mengoperasikan, memelihara, membiayai, dan memasukkannya ke dalam sistem kerja nan jelas.

Hal nan sama bertindak untuk pelatihan. Pengetahuan baru mempunyai nilai ketika diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, menjadi kebiasaan kerja, dan dapat diteruskan kepada kader berikutnya.

Ukuran keberhasilan pendampingan perguruan tinggi pada akhirnya bukan seberapa lama perguruan tinggi tetap dibutuhkan, tetapi seberapa siap masyarakat melanjutkan program ketika pendampingan berkurang.

Tim PDB Universitas Mercu Buana nan melibatkan pengajar Universitas Dian Nusantara berbareng mitra, perangkat Desa Pondok Kelor, dan perwakilan masyarakat dalam aktivitas pemberdayaan nan mengintegrasikan penguatan lingkungan dan potensi pangan lokal. (Dok. Tim PDB Universitas Mercu Buana)

Desa perlu dibangun sebagai sistem

Pengalaman Pondok Kelor tetap berada pada tahap awal. Karena itu, terlalu awal untuk menyebut program ini telah sukses membangun model pemberdayaan nan berkelanjutan. Layanan persampahan tetap perlu diperkuat, sistem pembiayaan perlu dibangun, kapabilitas Karang Taruna perlu terus dikembangkan, golongan upaya tetap memerlukan pendampingan, dan aktivitas tanam kelor memerlukan waktu sebelum bisa menyediakan bahan baku secara konsisten.

Justru proses tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat diselesaikan melalui satu aktivitas alias satu tahun program.

Desa tidak kehilangan potensinya. Desa sering kali hanya kehilangan langkah untuk menghubungkan beragam potensi tersebut.

Pondok Kelor mempunyai Karang Taruna, golongan upaya di bawah BUMDes, potensi pangan berbasis singkong, dan kelor nan melekat pada identitas desa. Tantangannya adalah membikin seluruh unsur tersebut bekerja dalam satu arah.

Layanan persampahan tidak cukup berakhir pada tersedianya kendaraan pengangkut. Penguatan upaya tidak cukup berakhir pada pelatihan. Gerakan menanam kelor juga tidak cukup berakhir pada jumlah bibit nan ditanam. Semuanya perlu berkembang menjadi sistem nan mempunyai pengelola, patokan kerja, kader, sumber pembiayaan, serta support pemerintah desa.

Jika perihal tersebut dapat dibangun, Pondok Kelor tidak hanya menjadi desa nan lebih bersih alias mempunyai lebih banyak produk pangan lokal. Desa bakal mempunyai keahlian nan lebih besar untuk mengelola persoalan dan mengembangkan potensinya sendiri.

Pembangunan desa tidak memerlukan semakin banyak aktivitas nan berdiri sendiri. nan dibutuhkan adalah sistem nan menghubungkan potensi lokal, kelembagaan masyarakat, jasa lingkungan, dan aktivitas ekonomi.

Itulah tujuan utama pemberdayaan. Bukan membikin masyarakat terus memerlukan program baru, tetapi membangun keahlian agar masyarakat dapat melanjutkan perubahan setelah program berakhir.

Tentang Penulis

Desiana Vidayanti adalah pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana dan Ketua Tim Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang