Menanti Tuah Danantara Menuju Pertumbuhan 8 Persen

Ilustrasi(Dok Setpres)

INVESTASI menjadi salah satu aspek kunci untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Untuk itu, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sangat krusial. Danantara berkedudukan mengelola investasi strategis negara dengan mengoptimalkan aset BUMN, membiayai proyek pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pada APBN, dan menarik investasi asing.

Menteri Investasi dan Hilirisasi nan juga CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan realisasi investasi Indonesia selama periode 2014-2024 mencapai sekitar US 789,9 miliar.

"Untuk lima tahun ke depan, angkanya adalah US$789,9 miliar. Itulah nomor nan kudu kita capai untuk mencapai pertumbuhan 8%. Ini bisa dicapai jika kita semua bekerja bersama, melakukan kolaborasi, melakukan sinergi," ujarnya dalam sebuah obrolan di Jakarta.

Rosan juga menyebutkan, sekitar 30% dari realisasi investasi nasional pada tahun 2025 berasal dari program hilirisasi, terutama sektor mineral dan energi.

Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi di beragam sektor lain, termasuk kehutanan, minyak dan gas, perikanan, kelautan, dan komoditas pertanian.

26 Proyek Hilirisasi

Danantara sendiri tengah mendukung pengembangan 26 proyek hilirisasi strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek tersebut diproyeksikan bisa menyerap 37.833 tenaga kerja.

"Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga bisa menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi wilayah dan membikin nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua fase. Fase I, nan dimulai melalui groundbreaking pada 6 Februari 2026, mencakup enam proyek prioritas di 13 letak dengan nilai investasi Rp109 triliun dan potensi penyerapan 11.456 tenaga kerja.

Sementara itu, Fase II, nan dimulai melalui groundbreaking pada 29 April 2026, meliputi 10 proyek prioritas di 13 letak dengan nilai investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja.

"Hilirisasi kudu memberikan faedah nan nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat," ucap Dony.

Sebanyak 26 proyek tersebut mencakup beragam komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor daya dan pangan melalui pengembangan akomodasi bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.

Transformasi BUMN

Tidak hanya investasi, transformasi pengelolaan BUMN juga menjadi salah satu konsentrasi Danantara. Melalui transformasi nan terus dijalankan, BP BUMN berbareng Danantara mendorong BUMN menjadi perusahaan nan lebih sehat, adaptif, dan berkekuatan saing.

Dony Oskaria mencatat sebanyak 274 perusahaan pelat merah telah ditata per 31 Juli 2026.

"Sekarang sudah 274 perusahaan nan kita lakukan <i>streamlining. Kurang lebih kelak total nan bakal kita selesaikan itu 652 perusahaan nan bakal hilang, sehingga kelak kita hanya bakal punya 250 perusahaan," ujarnya.

Penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan strategi bisnis, serta peningkatan keahlian operasional diharapkan bisa menciptakan nilai tambah nan lebih besar bagi perekonomian nasional.

Diapresiasi Presiden

Akhir Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keahlian Danantara Indonesia nan sukses mengurangi jumlah BUMN. Lewat konsolidasi dan penggabungan perusahaan ada 250 BUMN nan dipangkas dalam 18 bulan pertama pemerintahannya.

Menurut Presiden, jumlah BUMN nan telah dikonsolidasikan tersebut menjadi langkah awal menuju sasaran nan lebih besar pada akhir 2026. Hingga 31 Desember 2026, jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.074 dan nantinya bakal ada 250-300 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi. Kesemuanya bakal didorong menjadi BUMN nan produktif serta menciptakan nilai tambah.

Berdasarkan laporan nan diterima Presiden, penutupan dan penggabungan 250 BUMN telah menghemat biaya rutin alias overhead sekitar Rp50 triliun.

"Desember 31 nanti, saya kira ini mungkin nomor penghematan bisa naik, bisa mendekati Rp70 triliun-Rp80 triliun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, (20/7).

Ramping dan Lincah

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai merger alias pembentukan holding BUMN menghilangkan plagiatisme kegunaan perusahaan, sehingga operasionalnya menjadi lebih ramping dan lincah.

"Melalui merger alias pembentukan holding, terjadi penghilangan plagiatisme kegunaan nan membikin perusahaan lebih ramping, lincah, dan kompetitif di pasar global," ujarnya.

Esther berpandangan, selain mengelompokkan BUMN berasas klasifikasinya, pemerintah juga perlu mengurangi jenis BUMN, sehingga bisa lebih mudah dalam mengontrol dan memonitor perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Ia merasa restrukturisasi BUMN memang kudu dilakukan lantaran terdapat badan upaya nan kondisi keuangannya sehat, ada pula nan sakit, dalam perihal ini merugi.

"Restrukturisasi finansial menyelamatkan BUMN dari utang dan memperbaiki neraca keuangan," ujarnya.

Dengan demikian, BUMN nan sehat bisa memberikan dividen nan lebih optimal dan mendukung pendanaan proyek strategis nasional (PSN).

Pacu Arus Modal

Dari sisi bumi usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmen untuk membantu pemerintah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Langkah itu dipandang krusial guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga menyatakan kesiapan Kadin bekerja sama dengan BPI Danantara untuk memacu arus modal nasional.

Kadin menilai kebijakan pertimbangan dan penguatan program ekonomi pemerintah telah diterima positif oleh pasar global.

"Ekonomi Indonesia sudah tumbuh selama 20 tahun sebesar 5%. Tetapi kita ketahui bahwa untuk bisa naik kelas dan melewati middle income trap, kita mesti berjenjang menuju 8%. Kami memandang andaikan kita bekerja sama, ini merupakan suatu perihal nan sangat mungkin dilakukan," ujar Anindya usai pertemuan antara pengusaha Kadin dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).

Sebagai mitra strategis pemerintah berasas UU No 1/ 1987, Kadin terus mendorong penguatan ekonomi nasional melalui sinergi di tingkat pusat maupun daerah. (Ant/E-1)