Mencekik Iran, AS Tercekik

(MI/Seno)

ESKALASI Iran-AS memanas kembali setelah AS mengubah strategi menghadapi Iran. Setelah menyadari militer bukanlah opsi untuk memaksa Iran maju ke meja perundingan, pada 19 Agustus Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan AS bakal melakukan operasi tekanan ekonomi ekstrem untuk mengisolasi dan melumpuhkan ekonomi Iran (Economid D-Day).

Pada hari bersamaan, Emirat Arab (EA) melakukan embargo perdagangan dengan Iran. Kendati EA menyatakan itu adalah respons terhadap dua rudal nan ditembakkan dari Iran ke wilayah mereka, Teheran menolak klaim itu. Memang kejadian itu agak aneh. Pertama, sejak Mei Iran tak lagi menjadikan EA sebagai sasaran serangannya. Kedua, bentrok bersenjata Iran-AS sedang mereda. Ketiga, tidak dijelaskan sasaran rudal itu. Dus, bukan tidak mungkin tindakan EA merupakan bagian dari skenario Economic D-Day.

EA adalah akses finansial Iran ke pasar global. Paling tidak, sepertiga upaya Iran dilakukan melalui monarki nan dekat dengan Israel itu. Tindakan EA diharapkan diikuti negara lain, khususnya negara-negara nan tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), terdiri dari Oman, Arab Saudi, EA, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Kendati diragukan personil GCC lain bakal mengikuti langkah EA, tak diragukan langkah EA semakin jauh memukul ekonomi Iran nan sudah terpuruk.

Namun, itu membahayakan eksistensi mereka. Bukan saatnya berkonflik dengan Iran pada saat ini. Apalagi, ketegangan hubungan EA-Saudi meruncing mengenai dengan perang kerabat di Yaman, keluarnya EA dari OPEC nan melemahkan posisi Saudi, dan keengganan EA berasosiasi dengan koalisi buatan Saudi untuk menghadapi milisi Houthi di Laut Merah.

Pada 22 Agustus, dalam merespons Economic D-Day AS, Kepala Dewan Keamanan Tertinggi Iran Mohsen Rezaee mengeluarkan ultimatum. Negara mana pun nan membantu kebijakan AS bakal menjadi sasaran retaliasi Iran melampaui apa nan mereka lakukan (unproportional). Ultimatum itu memperlihatkan sekarang Iran tak lagi menunggu diserang alias disanksi baru membalasnya, tapi bersiap melakukan serangan begitu terlihat ada potensi ancaman terhadapnya (pre-emptive strike).

Lepas dari kebijakan Iran mempertahankan diri itu, apakah isolasi ekonomi total atas Iran bakal melahirkan regime change? Sangat mini kemungkinannya mengingat hukuman AS dan Barat atas Iran telah berjalan sejak Revolusi Iran 1979. Terlebih, Tiongkok dan Rusia, mitra politik, militer, dan ekonomi Iran, menolak tunduk. Tahun lalu, AS telah memberlakukan hukuman serupa berskala kecil, tetapi Presiden Tiongkok Xi Jinping menyeru entitas penyulingan minyak Tiongkok nan membeli minyak Iran untuk mengabaikan ancaman AS.

Kebijakan putus asa AS itu bakal memperluas eskalasi di seluruh kawasan, apalagi bisa merambah ke luar Timteng. Sejak Riyadh mengebom bandar internasional di ibu kota Yaman, Sanaa, bulan lalu, guna menghalangi pengiriman senjata dari Iran ke Houthi, milisi pro-Iran itu ikut masuk ke medan laga dengan menyerang prasarana minyak Saudi dan memblokade Selat Bab el-Mandeb – jalur sempit nan menghubungankan Samudra Hindia dengan Laut Tengah melalui Laut Merah, bagi kapal kargo dan tanker Saudi nan bertolak dari Yanbu, kota di barat Saudi, untuk membawa minyak ke Asia melalui selat strategis nan memfasilitasi 15% perdagangan maritim bumi itu. Kendati kepentingan Saudi nan jadi sasaran, jumlah kapal nan melewati selat itu berkurang secara signifikan. Houthi menuntut Saudi mencabut blokade udara, laut, dan darat atas Yaman utara selama 12 tahun terakhir.

KONFLIK BERLARUT 

Andaikan Presiden AS Donald Trump alim pada nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) nan ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Trump, 17 Juni, bentrok nan tidak perlu itu mungkin sudah berhujung pada 17 Agustus.

Namun, memang MoU nan menguntungkan Iran itu merupakan arsip kapitulasi AS paling memalukan. Sebelum agresi AS-Israel terhadap Iran, 28 Februari, Selat Hormuz bebas dilalui kapal kargo dan tanker internasional. Kini Iran menutup selat nan dilewati kargo dan tanker internasional untuk mengangkut 20% kebutuhan daya dunia. Selat Hormuz sekarang menjadi kunci leverage Iran nan mencekik ekonomi AS. Blokade Selat Bab el-Mandeb meningkatkan krisis daya dan finansial global.

Ketika Bessent mengumumkan Economic D-Day, nilai minyak bumi kembali melejit, meningkatkan inflasi di AS, dan menggerus daya beli rakyat AS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, utang AS melampaui US$40 triliun. Perang Iran memang tidak terkenal di AS. Banyak pihak melihatnya sebagai tindakan untuk kepentingan Israel semata. Dalam survei terakhir, tingkat kepuasan rakyat AS terhadap pemerintahan Trump hanya bertengger di nomor 31%. Sesungguhnya tidak ada lagi kartu AS untuk menekan Iran.

Sebaliknya, Teheran mengultimatum AS untuk menerima syarat penghentian perang secara permanen, memberikan kompensasi atas kerusakan gigantik nan dipikul Iran akibat agresi AS-Israel, mencabut hukuman atas ekspor minyak Iran, dan mencairkan sekitar US$100 miliar biaya Iran nan dibekukan AS sejak 1979, sebagai syarat dibukanya Selat Hormuz. Memang jika syarat Iran itu diterima, AS dan Israel bayar kepada Iran terlalu mahal.

Setelah kandas dalam militer dan diplomasi, AS beranjak ke perang ekonomi. Trump dan Bessent 'yakin' dengan mengisolasi Iran secara ekonomi, tujuan AS bakal tercapai sebagaimana dilakukan atas Venezuela dan Kuba. Sayangnya, komparasi Iran dengan Venezuela alias Kuba tidak apple to apple. Secara geostrategis, geopolitik, budaya, ideologi, dan kapabilitas militer, Iran bukan tandingan kedua negara itu.

Lagi pula, kepentingan Rusia dan Tiongkok bagi eksistensi rezim mullah melampaui kepentingan pragmatis. Karena itu, jika Washington menekan, Beijing dapat membalas lebih menyakitkan dengan menghentikan ekspor mineral tanah jarang ke AS. Rusia dengan Iran telah menandatangani 25 tahun kerja sama ekonomi. Beijing juga punya perjanjian pembelian minyak dan gas Iran selama 25 tahun.

Lagi pula, kejatuhan rezim Iran bakal berakibat besar bagi kedua negara itu, baik secara geostrategis, geopolitik, maupun geoekonomi. Harus diakui, Iran menghadapi kesulitan ekonomi nan cukup serius. Namun, kebanyakan rakyat Iran menganggap nilai nan kudu dibayar Iran sepadan dengan martabat dan kelangsungan hidup peradaban mereka.

Lagi pula, Iran tak bakal pernah bisa terisolasi penuh. Pakistan, Turki, Afganistan, Tajikistan, Kazakstan, dan tetangga lainnya tak bakal meninggalkan Iran. Ada koridor perdagangan Iran-Pakistan dan Iran-Tiongkok melalui darat, dan Iran-Asia Tengah. Dengan Rusia perdagangan tetap bisa dilanjutkan melalui Laut Kaspia. Dengan kata lain, resiliensi Iran tetap bisa dijaga meskipun dengan pengorbanan besar rakyat mereka.

Sebaliknya, ketika resiliensi AS terbatas, leverage-nya pun sangat kecil. Karena itu, Pakistan, Qatar, Turki, dan banyak pihak lain berupaya deeskalasi dengan menghidupkan kembali jalur diplomasi. Namun, situasi tetap buntu. Iran tetap memperkuat pada sikap mereka nan menuntut AS menyerah.

Munculnya Mohsen Rezaee, veteran perang Iran-Irak dan mantan Kepala IRGC, menunjukkan Iran siap perang panjang dengan AS. Juga untuk mengimplementasikan perubahan strategi militer Iran dari melindungi ke ofensif. Pasalnya, Teheran telah kehilangan kepercayaan pada Trump nan acapkali mengingkari komitmen nan dibuat dengan Iran. Salah satunya, MoU nan berbasis pada 20 poin nan dibuat Iran dan diterima Trump rupanya dilanggar.

Sesuai dengan MoU, pada tahap awal, bentrok dihentikan, blokade AS atas pelabuhan Iran berakhir, dan Iran membuka Selat Hormuz untuk semua kapal tanpa dikenai fee alias toll selama 60 hari. Namun, kebebasan navigasi melintasi Selat Hormuz kudu berkoordinasi dengan IRGC.

Namun, beberapa hari kemudian, IRGC menembak dua tanker nan melintasi Hormuz melalui perairan Oman atas support AS. Teheran merasa dipermainkan. Pasal 5 dari MoU itu menyatakan Iran mengendalikan Hormuz dengan kerja sama dengan Oman, nan menguasai sisi selatan selat itu. Dua tanker tersebut melewati perairan Oman tanpa kerja sama dengan Iran. AS menyerang situs-situs militer dan prasarana sipil Iran di beragam kota dan pulau mereka selama berhari-hari.

Tujuannya melemahkan leverage Iran di Hormuz, tapi gagal. Sebaliknya, IRGC membalas dengan menyerang aset militer AS di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. AS terpaksa menghentikan serangan lantaran amunisi mereka ambruk secara signifikan. Itu melemahkan kapabilitas militer AS di Asia-Pasifik menghadapi Tiongkok nan kian asertif di kawasan. Ditariknya kapal induk AS Abraham Lincoln dari Timteng untuk digantikan kapal induk George Washington nan ditarik dari Asia-Pasifik kian melemahkan AS. Dalam kondisi itu, leverage AS atas Tiongkok menipis.

MENUNDA KEKALAHAN

Kesulitan menghadapi Iran diperparah ketiadaan support internasional. Upaya mengisolasi Iran secara total hanya bergerigi jika didukung resolusi DK PBB. Hal itu tak mungkin didapat AS. Keengganan negara Arab memberikan support terbuka kepada AS disebabkan, pertama, mereka tak punya cukup leverage untuk menekan Iran. Berperang dengan Iran di pihak agresor AS-Israel bakal membahayakan rezim-rezim Arab dalam menghadapi publik mereka sendiri.

Kedua, bertempur dengan Iran sama dengan tindakan bunuh diri. Ketiga, kredibilitas Trump di panggung dunia ambruk ke titik nadir akibat ketidakmampuannya melindungi GCC. Keempat, Trump tak bisa mengendalikan PM Israel Benjamin Netanyahu nan tetap melanjutkan genosida dan ethnic cleansing di Gaza dan Tepi Barat.

Kendati Hamas telah memberikan konsesi demiliterisasi berjenjang seiring dengan kemajuan penarikan militer Israel (IDF) dari Gaza nan disambut Trump sebagai peristiwa historis, itu justru ditentang Netanyahu. Dalam MoU nan disepakati dengan Iran, IDF kudu mengakhiri perang dengan Hizbullah. Faktanya, Israel memperluas teritori pendudukan di Libanon. Ketidakmampuannya menekan Netanyahu, Trump mensponsori perundingan Israel-Libanon untuk membikin MoU dengan Iran tidak lagi relevan.

Kendati kesepakatan telah dicapai setelah beberapa putaran perundingan di Washington, ialah militer Libanon mengambil alih wilayah nan ditinggalkan IDF, Israel menolak melaksanakannya. Penghancuran nan dilakukan Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Libanon dikecam PBB dan negara-negara regional. Mesir mengultimatum Israel bahwa Kairo bakal mundur dari kesepakatan perdamaian 1979 jika rencana deportasi penduduk Gaza dilakukan. Sementara itu, Yordania menyatakan bakal mendeklarasikan perang jika penduduk Tepi Barat diusir ke Yordania. Tak kalah memprihatinkan adalah kebijakan ekspansi Israel ke Suriah untuk melemahkan pengaruh Turki di sana.

Hilangnya kredibilitas Trump menjaga keamanan area terlihat dari dibentuknya Pakta Pertahanan oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Diperkirakan, Mesir bakal ikut bergabung. Kebijakan Israel nan tak lagi mengindahkan norma internasional dan semua konvensi PBB mengenai dengan perang dan HAM berbasis pada ideologi rasial bahwa Palestina, muslim, dan Arab, merupakan golongan inferior, subhuman, jahat, uncivilized, nan membahayakan eksistensi chosen people. Hal itu diajarkan di sekolah-sekolah nan di kemudian hari melahirkan orang-orang seperti Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ideologi itu juga tertanam di akal kebanyakan penduduk Israel.

Tak mengherankan semua politikus Israel mendukung tindakan Netanyahu menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Mengherankan, kendati perilaku Israel semakin kuat mencekik AS, Trump tidak bisa mengendalikannya. Padahal, kelangsungan hidup Israel berjuntai pada support diplomatik dan militer AS. Memang lembaga-lembaga strategis AS dikendalikan lobi Yahudi, seperti AIPAC, nan dukungannya sangat berpengaruh dalam politik elektoral AS. Itulah nan menahan Trump. Namun, kelumpuhannya dalam mengendalikan krisis-krisis nan diciptakannya justru mencelakakan AS dan organisasi global. Kebijakan baru terhadap Iran hanya memperlihatkan frustrasi Trump.