Mendagri Beberkan DuaKunci Optimalkan Layanan Publik

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapabilitas dan support terhadap kepala daerah. Hal ini ditujukan agar mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Tito menjelaskan, kepala wilayah mempunyai peran strategis sebagai ketua pelaksana tertinggi di wilayah dengan tanggung jawab nan semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala wilayah juga dituntut mencapai beragam parameter pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi.

Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membikin beban kepala wilayah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan beragam instrumen agar bisa menjalankan tugas secara optimal.

"Kami menganggap bahwa para teman-teman kepala wilayah ini, menurut kami, ini memang kudu diberikan instrumen untuk memperkuat mereka bisa melaksanakan semua beban kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Salah satu instrumen tersebut adalah support keuangan. Mendagri menyampaikan bahwa izin mengenai kedudukan finansial kepala wilayah nan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 dapat dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, dia menegaskan bahwa setiap penyesuaian sebaiknya tetap didasarkan pada capaian kinerja.

"Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian disesuaikan keadaan saat ini itu bisa saja dilakukan penyesuaian," katanya.

Tak ketinggalan, dia juga mendorong kepala wilayah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, peningkatan PAD melalui penemuan pelayanan bakal memperkuat kapabilitas fiskal wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

Di samping itu, Tito memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu wilayah nan mengalami kesulitan memenuhi beragam kebutuhan akibat kapabilitas fiskal nan terbatas. Hal ini mencakup kebutuhan shopping pegawai, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan apalagi memberhentikan PPPK," tegasnya.

Sebagai informasi, rapat nan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri oleh Bupati Lahat selaku Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi beserta jejeran pengurus APKASI. Dalam forum tersebut, Bursah maupun para bupati lainnya menyampaikan aspirasi mengenai beragam persoalan nan dihadapi daerahnya masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian direspons oleh Mendagri dan jejeran Komisi II DPR RI.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]