Mendagri Pastikan Daerah Fiskal Lemah dan Bencana Jadi Prioritas TKD

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau kondisi finansial wilayah di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kualitas shopping negara. Hingga akhir Juli 2026, realisasi pendapatan wilayah tercatat mengalami perlambatan dibandingkan periode nan sama tahun lalu, sementara shopping wilayah menunjukkan tren peningkatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kemendagri terus menjalankan kegunaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah wilayah (Pemda), termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi serta kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun alias 51,05% dari target. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan mencapai Rp691,8 triliun alias 51,93%.

Di sisi lain, realisasi shopping wilayah mencapai Rp538,6 triliun alias sekitar 42,5% dari pagu anggaran. Secara persentase, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode nan sama tahun 2025 nan berada di level 41,7%.

"Kemendagri bakal terus melakukan pertimbangan terhadap perkembangan pendapatan dan shopping daerah," kata Tito dalam konvensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).

Untuk memperkuat kapabilitas fiskal daerah, pemerintah telah menggelontorkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membantu wilayah nan mengalami kesulitan membiayai shopping pegawai, terutama pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendukung wilayah dengan kapabilitas fiskal nan tetap rendah.

"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran shopping pegawai nyaris semuanya bisa diatasi," ujar Tito.

Menurutnya, pemerintah tetap melakukan pertimbangan terhadap sejumlah wilayah nan memerlukan support lanjutan. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan perhatian unik kepada wilayah nan terdampak musibah melalui penguatan support fiskal.

Tito mengatakan wilayah terdampak musibah menjadi salah satu prioritas penerima tambahan TKD setelah wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi jika ada tambahan TKD secara nasional, di samping daerah-daerah dengan PAD rendah, prioritas berikutnya adalah wilayah bencana," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan pemerintah wilayah untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah guna memantau perkembangan inflasi serta kondisi ekonomi di masing-masing wilayah.

Ia juga menilai beragam program pemerintah pusat bakal membantu memperkuat kapabilitas daerah, terutama di sektor pelayanan publik. Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan akomodasi puskesmas, hingga penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kita memandang ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu bakal sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]