Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelibatan sektor swasta menjadi aspek krusial untuk mengoptimalkan realisasi Program Perumahan Rakyat. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal terus mendorong pemerintah wilayah (Pemda) menghadirkan beragam kemudahan bagi developer agar pembangunan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat melangkah lebih cepat.

"Yang kudu dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026) malam.

Menurut Mendagri, upaya menyelesaikan persoalan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, ekosistem bumi upaya perlu dipacu agar penyediaan kediaman bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga: Mendagri Apresiasi 10 Calon Wisudawan Terbaik IPDN Angkatan XXXIII dari Beragam Latar Belakang

Tito menjelaskan, pemerintah telah menghadirkan beragam kebijakan nan memberi kemudahan kepada pengembang. Hal itu antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, penerapan kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.