Mendagri Tito Tiba-Tiba Minta Kepala Daerah Kawal MBG, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala wilayah memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan keahlian pemerintah daerah. Menurutnya, program nan menjadi agenda pemerintah pusat itu dapat membantu wilayah memperbaiki sejumlah parameter pembangunan tanpa kudu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah wilayah di seluruh Indonesia berbareng Kepala BGN Sudaryono.

Tito mengatakan, MBG tidak hanya berangkaian dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membantu kepala wilayah mencapai sejumlah parameter nan menjadi ukuran keberhasilan pemerintahannya.

"Karena program ini bukan hanya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting.. kepala wilayah itu punya parameter mereka, untuk dinilai sukses alias tidak oleh masyarakat, meningkatkan popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya di antaranya menangani stunting, naik alias turun," kata Tito dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

"Kemudian nan kedua kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem kudu diturunkan. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia angkanya, Human Development Index kudu juga meningkat ya," sambungnya.

Selain stunting, Tito menyebut MBG dapat membantu pemerintah wilayah menangani pengangguran, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mengendalikan inflasi.

"Kemudian penanganan pengangguran, saya beberapa waktu nan lampau malah mempertandingkan pemda-pemda nan sukses menangani pengangguran, menurunkan pengangguran, membuka lapangan kerja. Kemudian juga masalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah sebetulnya program MBG ini semua parameter itu bakal terbantu oleh program-program MBG," jelas dia.

Menurut Tito, salah satu untung bagi pemerintah wilayah adalah program tersebut tidak menggunakan APBD. Karena itu, dia mendorong kepala wilayah untuk memanfaatkan MBG secara maksimal untuk mendukung sasaran pembangunan masing-masing.

"Indikator keahlian kepala wilayah bisa terbantu tanpa APBD. Jadi, kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan parameter nan baik, keahlian kepala daerah, tanpa kudu mengeluarkan APBD, free. Jadi APBD-nya bisa bekerja untuk nan lain," terang Tito.

Tito juga meminta pemerintah wilayah terlibat aktif dalam penyelenggaraan MBG, mulai dari koordinasi antar perangkat wilayah hingga penyediaan bahan pangan.

Dalam surat info nan diterbitkan Kemendagri, kepala wilayah diminta memberikan support terhadap penyelenggaraan MBG sekaligus mengoordinasikan perangkat wilayah terkait.

Dinas Kesehatan, misalnya, diminta terlibat dalam publikasi Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta pengawasan higienitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Sementara itu, Dinas Pendidikan dapat membantu pendataan penerima manfaat, sedangkan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dapat mendukung pasokan bahan pangan ke dapur MBG.

"Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing berkedudukan ya untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian juga Dinas Kesehatan ikut mengawasi masalah higienis di SPPG nan ada ya. Dan kemudian juga bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan mungkin ya, nan ada di wilayah masing-masing untuk memasok bahan ke SPPG," ujarnya.

Tito menilai kerjasama pemerintah pusat dan wilayah diperlukan lantaran tantangan penyelenggaraan MBG berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk itu, BGN bakal mempunyai koordinator di setiap provinsi dan kemungkinan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penghubung dengan pemerintah daerah.

"Kolaborasi ini kelak juga saya lihat bakal lebih riil di lapangan berbareng pemda, lantaran kelak ada penanggung jawab alias koordinator dari tiap-tiap provinsi ya, kelak mungkin ada di kabupaten/kota. Nah itulah nan kelak bakal menjadi point of contact-nya BGN untuk membicarakan tentang program MBG nan mungkin tiap-tiap wilayah kan nggak sama tantangannya, (punya) spesifik khas," tutur dia.

Dalam kesempatan nan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga menegaskan pentingnya support pemerintah wilayah untuk memperbaiki tata kelola MBG, terutama setelah tetap ditemukannya persoalan keamanan pangan.

Ia menyebut pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam penyelenggaraan MBG.

"Keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari. Dan ini sedang kami perbaiki dari sisi tata kelola, gimana caranya, satu, tidak boleh ada nan keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini kualitasnya sesuai dengan angan kita," kata Sudaryono.

(wur) [Gambas:Video CNBC]