Menggagas Peradaban Baru di Tengah Pusaran Zaman

(MI/Seno)

TAHUN 2026 menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersiap menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta dengan tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Kongres ini bukan sekadar forum seremonial lima tahunan, melainkan sebuah panggung sejarah di mana masa depan umat dan bangsa dipertaruhkan.

Di tengah bumi nan bergerak sigap dengan segala disrupsi dan ketidakpastiannya, KUII VIII datang sebagai oase sekaligus laboratorium pemikiran, menjadi ruang bagi para ulama, cendekiawan, pemimpin ormas, dan tokoh masyarakat untuk duduk berbareng merumuskan peta jalan perjuangan umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Momentum ini menjadi sangat krusial lantaran situasi nan dihadapi umat sekarang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Perang di beragam bagian dunia, krisis ekonomi nan berkepanjangan, ancaman disintegrasi sosial, hingga revolusi digital telah mengubah lanskap peradaban secara fundamental.

TANTANGAN DAN SOLUSI

KUII VIII dilaksanakan untuk merespons dan sekaligus berupaya menjadi solusi terhadap beragam proplematika dan tantangan umat Islam, di antaranya: pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu problem paling mendasar nan terus menghantui umat Islam Indonesia adalah tetap tingginya nomor kemiskinan.

Berdasarkan info BPS Februari 2026, jumlah masyarakat miskin di Indonesia 8,25% (23,36 juta orang). Adapun menurut Bank Dunia, dengan menempatkan Indonesia ke dalam golongan negara-negara berpendapatan menengah atas (upper middle income coutries/UMIC), maka sebanyak 68,3% tergolong miskin berasas garis kemiskinan nan umum digunakan di negara-negara UMIC.

Demikian pula pengedaran kesejahteraan tetap timpang, golongan 10% menikmati nyaris separuh total pendapatan nasional. Potret ketimpangan tersebut digambarkan seperti ‘piramida berbalik’, di mana sebagian mini orang terkaya menikmat bagian terbesar kekayaan, sedangkan bagian terbesar masyarakat Indonesia hanya menikmati bagian terkecil kekayaan nasional.

Oleh lantaran itu, KUII VIII perlu merumuskan solusi dan rekomedasi, yaitu: (a) merumuskan kebijakan dan langkah-langkah afirmatif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan; (b) penguatan kapabilitas ekonomi umat sebagai fondasi krusial bagi kemandirian dan kesejahteraan kolektif, peningkatan keahlian wirausaha, pendampingan berkepanjangan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar; dan (c) ekspansi akses permodalan dan literasi finansial nan inklusif. Pada akhirnya, ekonomi nan kokoh, berkeadilan, dan merata bakal memperkuat ketahanan sosial dan martabat bangsa.

Kedua, tingginya tingkat korupsi. Hampir setiap hari kita disuguhi buletin korupsi serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Saking seringnya seolah-olah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Padahal korupsi dan sejenisnya merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) lantaran telah nyata-nyata merugikan bangsa dan negara, dan nan lebih miris jumlah korupsinya sangat fantastis.

Ketiga, pusaran geopolitik. Di tingkat global, umat Islam menghadapi problematika besar nan tak kalah mengancam. Konflik di Palestina, Timur Tengah, serta area lainnya memicu ketidakpastian ekonomi global. Indonesia sebagai negara dengan jumah masyarakat muslim terbesar di bumi kudu mejadi pemain utama dalam memberikan solusi dalam penyelesaian bentrok tersebut. Demikian pula dengan Islamofobia nan terus meningkat di beragam bagian bumi menjadi tantangan tersendiri nan memerlukan respons diplomatik nan sigap dan terukur.

Keempat, disrupsi digital dan kesenjangan literasi keagamaan. Perkembangan teknologi info nan eksponensial menghadirkan problematika baru nan belum terjawab secara tuntas. Ekonomi digital, aset kripto, kepintaran buatan (AI), dan beragam penemuan teknologi finansial menjadi wilayah abu-abu nan memerlukan pedoman keagamaan nan komprehensif. Fakta bahwa Indonesia mempunyai 21,37 juta pengguna mata uang digital menunjukkan besarnya kebutuhan umat bakal kepastian norma syariah dalam bertransaksi di era digital.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran berzakat pekerjaan nan hanya mencapai 1% menunjukkan adanya lembah antara potensi ekonomi umat dan realisasi tanggungjawab sosial-keagamaan. Persoalan literasi digital dan keagamaan menjadi pekerjaan rumah nan memerlukan solusi struktural dan kultural.

Kelima, pendidikan dan perlindungan santri. Dunia pendidikan Islam, terutama pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, juga menghadapi tantangan serius. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tetap menghadapi hambatan dalam pengakuan beban kerja dan rasio pengajar nan tidak seimbang.

Di samping itu, banyak sekali lembaga pendidikan Islam nan belum/tidak mendapatkan support pendanaan dari pemerintah. Mereka berjibaku mencari sendiri pembiayaan. Padahal peran mereka sangat krusial mendukung dan membantu pemeritah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi luka bagi lembaga nan semestinya menjadi tembok moral bangsa. Isu pesantren nan tidak ramah anak, serta rendahnya kesejahteraan pembimbing dan pengasuh pesantren, menjadi masalah nan mendesak untuk dicarikan jalan keluar. Kongres ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi nan kuat untuk melindungi dan memajukan bumi pendidikan Islam.

PENUTUP

KUII VIII bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari perjuangan panjang. Hasil-hasil kongres kudu diimplementasikan secara nyata di tingkat akar rumput. Rekomendasi nan dihasilkan tidak boleh hanya menjadi tumpukan arsip di atas meja, tetapi kudu menjadi aktivitas kolektif nan melibatkan seluruh komponen umat.

Sinergi antara pemerintah, MUI, ormas Islam, dan seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama. Kemitraan nan setara dan saling menghormati antara MUI sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukumah) dan pemerintah sebagai pengayom umat (himayatul ummah) bakal memastikan bahwa rekomendasi kongres tidak hanya dihargai, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan publik.

KUII VIII datang di tengah pusaran era nan penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Dengan semangat Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat, diharapkan kongres ini bakal bisa merumuskan rekomedasi kebijakan nan konprehensif, serta mengukuhkan Indonesia sebagai mercusuar peradaban Islam nan moderat, toleran, dan berkemajuan.