Menteri PANRB Bagikan Hasil Uji Coba Bansos Digital di 42 Kota dan Bali

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan hasil piloting penyelenggaraan uji coba digitalisasi support sosial di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, ialah Kota Batam, serta 1 provinsi, ialah Bali.

Rini mengatakan uji coba digitalisasi support sosial alias bansos ini telah memberikan pembelajaran krusial mengenai percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran support sosial. Oleh lantaran itu, pemerintah perlu memastikan agar transformasi digital tersebut dapat bersambung secara sistematis melalui penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, serta interoperabilitas data.

"Transformasi digital support sosial tidak berakhir pada inovasi, tetapi menjadi sistem nan kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kerjasama nan solid," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah konsentrasi tindak lanjut nan perlu dikawal berbareng menuju operasional nasional. Pertama, penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui penguatan organisasi pengelola portal perlindungan sosial, penegasan peran lintas kementerian/lembaga/daerah, hingga penguatan kelembagaan pelaksana pemerintah digital sebagai strategi penguatan GovTech.

Kedua, penguatan kebijakan dan izin melalui revisi sejumlah patokan pendukung, termasuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Selain itu, transformasi juga dilakukan melalui penyederhanaan proses upaya penyaluran support sosial dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama, serta penguatan standardisasi dan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), dan penguatan keamanan siber. Portal perlindungan sosial juga perlu dipastikan siap secara teknis untuk beraksi pada skala nasional.

Dalam percepatan penerapan di daerah, Rini juga menekankan pentingnya support aktor-aktor lapangan agar proses pendataan melangkah lebih efektif, termasuk pada golongan rentan.

"Pemerintah wilayah dapat mengoptimalkan peran pemasok di lapangan dan, jika diperlukan, melibatkan ASN untk membantu percepatan proses pengisian serta pemutakhiran data," tambahnya.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi halangan teknis sekaligus memastikan masyarakat nan memerlukan dapat terjangkau dalam proses transformasi perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan perlunya komunikasi publik nan jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.

"Edukasi publik kudu diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi nan digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, akibat penyalahgunaan info maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat diminimalkan," tutur Rini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap langkah percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya pada aspek perlindungan sosial berbasis digital nan saat ini diperluas implementasinya ke beragam daerah.

"Kementerian Dalam Negeri bakal terus mengoordinasikan pemerintah wilayah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat melangkah optimal melalui kerjasama lintas instansi," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa ekspansi piloting di 43 kabupaten/kota merupakan langkah krusial menuju penerapan nasional transformasi digital support sosial.

"Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita bakal mendapatkan gambaran nan lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober," ujarnya.

Luhut juga menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian/lembaga, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) untuk mendukung jasa publik nan lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Ke depan, Rini memastikan Kementerian PANRB berbareng kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah bakal terus mengawal transisi hasil piloting menuju operasional nasional secara bertahap, bertingkat, dan bersambung guna mewujudkan jasa perlindungan sosial nan lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]