Merumuskan Masa Depan Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Pengentasan Kemiskinan

2 jam yang lalu 1

loading...

Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional berjudul Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction. Foto: Ist

JAKARTA - Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional berjudul Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction sebagai forum akademik nan mempertemukan akademisi, birokrat, peneliti, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan. Tujuannya merumuskan arah masa depan manajemen publik Indonesia dalam menghadapi era disrupsi dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, transformasi birokrasi kudu bisa menjawab tantangan perkembangan kepintaran artifisial, digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global.

"Transformasi birokrasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Administrasi publik Indonesia kudu bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi, memanfaatkan kepintaran artifisial dan info secara optimal, serta memastikan setiap kebijakan betul-betul berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Baca juga: Pentingnya Membangun Brand di Era Disrupsi Digital

Menurut dia, manajemen publik masa depan perlu dibangun melalui tata kelola nan adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga bisa menghasilkan kebijakan nan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat nan diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo menuturkan keberhasilan birokrasi kudu diukur dari akibat nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui integrasi program lintas sektor, pemanfaatan satu pedoman info sosial-ekonomi, kebijakan nan disesuaikan dengan karakter wilayah, serta perubahan orientasi birokrasi dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil nan dirasakan masyarakat.

Selengkapnya