Muka Dua ala Eropa, Teriak Genosida Gaza, tapi Guyur Rp56 T ke Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga-lembaga publik di negara-negara Uni Eropa (UE) tercatat tetap menjalin kerja sama upaya berbobot miliaran euro dengan perusahaan-perusahaan Israel, meski negara tersebut menghadapi tuduhan pelanggaran norma internasional dan dugaan genosida di Jalur Gaza.

Temuan ini terungkap dalam kajian Statewatch nan dipublikasikan Al Jazeera berasas info perjanjian pengadaan Uni Eropa. Yussef Al Tamimi, asisten guru besar Departemen Studi Hukum di Central European University, Wina, menilai pendekatan Uni Eropa terhadap Israel susah dibenarkan secara hukum.

Menurutnya, Mahkamah Internasional telah menetapkan tanggungjawab nan jelas bagi semua negara untuk mengambil langkah-langkah nan menghilangkan, mengurangi, dan memperbaiki pendudukan terlarangan Palestina. Ia menambahkan putusan tersebut mengikat seluruh negara personil Uni Eropa berasas norma internasional.

Data menunjukkan, sepanjang Januari 2022 hingga Juli 2025, lembaga-lembaga publik di negara personil Uni Eropa menandatangani 194 perjanjian dengan perusahaan Israel dengan nilai nyaris 2,7 miliar euro alias sekitar Rp56,13 triliun. Nilai tersebut diperkirakan tetap lebih besar lantaran sebagian perjanjian tidak mencantumkan nilai sebenarnya dalam arsip publik Uni Eropa.

Aktivitas pengadaan justru meningkat setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Dalam 21 bulan sebelum konflik, tercatat 82 perjanjian senilai lebih dari 1,2 miliar euro alias sekitar Rp24,95 triliun. Sementara dalam 21 bulan setelah perang dimulai, jumlahnya melonjak menjadi 112 perjanjian dengan nilai sekitar 1,6 miliar euro alias setara Rp33,27 triliun.

Spanyol menjadi salah satu negara nan disorot. Meski selama ini dikenal vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza, negara tersebut tetap menyetujui 14 perjanjian senilai nyaris 227 juta euro alias sekitar Rp4,72 triliun.

Sebagian besar berasal dari perjanjian Kementerian Pertahanan Spanyol dengan Rafael Advanced Defense Systems pada April 2024 untuk pengadaan sistem tempur udara. Kepolisian Spanyol juga tercatat membeli rompi anti peluru dari perusahaan Israel Marom Dolphin.

Selain Spanyol, Hungaria menjadi negara dengan nilai perjanjian terbesar, ialah 42 perjanjian senilai nyaris 603 juta euro alias sekitar Rp12,54 triliun. Sementara Jerman mempunyai sedikitnya 37 perjanjian dengan perusahaan Israel untuk pengadaan peralatan militer, perangkat lunak keamanan siber, perangkat laboratorium hingga perangkat medis. Namun, sejumlah perjanjian Jerman tidak mengungkapkan nilai transaksi secara rinci.

Juru bicara Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi Jerman menegaskan perusahaan Israel tetap dapat mengikuti tender pemerintah sesuai patokan pengadaan Uni Eropa. Pemerintah Jerman juga menyatakan setiap izin ekspor persenjataan diputuskan berasas penilaian kasus per kasus dengan mempertimbangkan aspek kebijakan luar negeri, keamanan, dan kepatuhan terhadap norma humaniter internasional.

Kontrak dengan perusahaan Israel juga dilakukan oleh beragam universitas, rumah sakit, kepolisian, hingga perusahaan utilitas di Eropa. Di antaranya Universitas Politeknik Madrid nan membeli peralatan komputasi kuantum, Rumah Sakit Universitas Leuven di Belgia nan mengadakan perangkat lunak pengurutan genom, serta Kementerian Dalam Negeri Italia nan membeli rompi anti peluru dari perusahaan Israel.

Di sisi lain, hubungan ekonomi Uni Eropa dan Israel tetap sangat erat. Pada 2024, nilai perdagangan peralatan kedua pihak mencapai 42,6 miliar euro alias sekitar Rp885,65 triliun. Israel juga memperoleh akses ke beragam program pendanaan Uni Eropa, termasuk Horizon Europe nan mempunyai anggaran 95,5 miliar euro alias sekitar Rp1.985 triliun, serta hibah riset lebih dari 1,11 miliar euro alias sekitar Rp23,08 triliun sepanjang 2021-2024.

Amnesty International mendesak Uni Eropa segera menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Direktur Kantor Lembaga Eropa Amnesty International, Eve Geddie, mengatakan kecaman verbal saja tidak cukup.

"Sungguh memalukan, Uni Eropa telah membiarkan dan memungkinkan Israel untuk melanjutkan pelanggarannya tanpa balasan sama sekali," ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurutnya, kegagalan mengambil langkah konkret justru menggerus kredibilitas norma internasional dan komitmen Uni Eropa terhadap perlindungan kewenangan asasi manusia.

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]