Muktamar ke-35 NU dan Seruan Tolak LPJ PBNU

JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menyerukan GERBANG TOLL PBNU (Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas. Gerakan ini bukan dimaksudkan sebagai aktivitas anti-NU alias permusuhan terhadap pengurus nan mengakhiri masa khidmah, melainkan sebagai rayuan kepada para muktamirin untuk menggunakan kewenangan organisasionalnya dalam menilai dan memutuskan LPJ PBNU secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Pada 27 Agustus 2026, di kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas — pesantren nan didirikan Kiai Wahab Chasbullah — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka. Di forum itulah kepengurusan PBNU mandataris Muktamar Ke-34 Lampung bakal menyerahkan kembali mandat nan dipercayakan kepadanya, lampau digantikan kepengurusan nan baru,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).

Dia menambahkan, sebagaimana lazimnya serah terima di lingkungan kita, ada satu budaya nan nyaris tak pernah dilanggar: nan mengakhiri masa khidmah disebut kebaikannya, sisanya disimpan rapat-rapat. Husnuzhan, kata orang. Sungkan, kata nan lebih jujur. “Saya penduduk NU. Saya ustad kampung. Saya dibesarkan dalam budaya itu dan saya menghormatinya,” tuturnya.

Baca juga: Gus Lilur Minta Jangan Bawa-bawa Nama Presiden untuk Intervensi Muktamar NU

Tetapi, kata dia, tahun ini budaya itu tidak bisa saya jalankan. Sebab di ruang sidang Muktamar tidak sekadar diminta mengenang, tetapi diminta memutuskan. “Ada arsip berjulukan Laporan Pertanggungjawaban di atas meja, dan palu nan diketuk di atasnya bukan ucapan terima kasih. Ia pernyataan resmi jam’iyah bahwa kepengurusan ini melangkah sebagaimana mestinya. Dan itu, dengan segala hormat dan ta’zhim kepada para masyayikh, tidak bisa saya benarkan,” jelasnya.

Dia menuturkan, sepanjang akhir 2025, penduduk NU disuguhi sesuatu nan tak pernah mereka bayangkan bakal mereka lihat seumur hidup: pengurus besar mereka saling memberhentikan di depan umum. Surat pemberhentian Ketua Umum diteken jejeran Syuriyah. Dari arah sebaliknya, Sekretaris Jenderal kembali diberhentikan.

“Dua kubu, dua klaim keabsahan, dua rombongan ahli bicara nan sama-sama fasih mengutip Anggaran Dasar. Semuanya berjalan terbuka — di layar televisi, di kanal YouTube, di grup WA ranting sampai ke pelosok nan sinyalnya kudu dicari di laman belakang,” imbuhnya.

Gus Lilur mengaku di kampungnya, ibu-ibu Muslimat nan biasanya berdebat soal agenda khataman dan urunan konsumsi tiba-tiba berdebat soal kuorum rapat harian Syuriyah. Anak-anak muda Ansor nan mestinya belajar mengurus koperasi dan bank sampah malah belajar menghafal nama-nama hotel di Jakarta tempat rapat digelar. “Itu bukan pendidikan berorganisasi. Itu penularan penyakit,” ujarnya.

Gus Lilur tidak hendak menakar siapa betul dan siapa salah dalam perkara itu. Dia mengungkapkan, para ustad sepuh di Ploso, Lirboyo, dan Tebuireng sudah menempuh jalan islah, dan alhamdulillah muktamar ini akhirnya bisa digelar. Dia hanya mencatat satu perihal nan sangat sederhana: tidak ada satu pun penduduk NU di kampung saya nan meminta pagelaran itu. Tidak ada satu pun nan diajak berembuk sebelum namanya ikut terseret.

“Maka izinkan saya bertanya — sungguh bertanya, bukan menyudutkan — dan saya bakal menjadi orang pertama nan mencabut pertanyaan ini jika jawabannya betul-betul ada. Sebutkan satu kampus nan dibangun PBNU mandataris Muktamar Lampung. Satu saja. Sebutkan satu rumah sakit nan berdiri karenanya. Satu saja,” kata Gus Lilur.

“Bukan nan diresmikan, bukan nan di-MoU-kan, bukan nan muncul dalam siaran pers komplit dengan foto gunting pita, melainkan nan betul-betul berdiri: punya sertifikat tanah, punya pengajar nan digaji, punya master jaga pada pukul dua awal hari ketika ada orang kampung datang mengantar istrinya nan hendak melahirkan,” sambungnya.