Muktamar NU Diminta Lahirkan Pemimpin yang Berintegritas

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JELANG penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak untuk melahirkan sosok kepemimpinan nan berintegritas dan independen dari pengaruh politik praktis.

Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menegaskan bahwa Muktamar bukan sekadar arena kontestasi figur, melainkan momentum krusial untuk menentukan arah organisasi nan menaungi sekitar 140 juta penduduk Nahdliyin di seluruh Indonesia.

"Pemimpin NU perlu menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki kedudukan politik, serta bisa menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil nan tetap kritis sekaligus konstruktif," kata Hatim di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Hatim merincikan sembilan kriteria utama nan kudu dimiliki oleh Calon Ketua Umum PBNU mendatang, ialah bisa menjadi pemersatu di tengah dinamika internal, mempunyai akar nan kuat di bumi pesantren, mempunyai pengalaman berkhidmat berjenjang dari ranting hingga pusat, berwawasan nasional dan global, menjaga independensi (non-parpol dan bukan pejabat politik), berpihak pada golongan masyarakat lemah (mustad'afin), menjaga tradisi pesantren sekaligus mendorong modernisasi organisasi.

Kemudian, mempunyai kapabilitas keulamaan serta rekam jejak kerja teruji serta mempunyai visi memperkuat khidmah dan marwah organisasi di abad kedua NU.

"Penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada ketenaran alias support politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapabilitas kepemimpinan, integritas, serta keahlian menjaga marwah dan kemandirian NU," tegasnya.(H-2)