Negara Krisis Uang Tunai, PNS Tak Digaji-ATM Tak Bisa Ditarik

Jakarta, CNBC Indonesia - Sudan Selatan menghadapi krisis likuiditas nan semakin parah. Kelangkaan duit tunai mulai mengganggu kegunaan pemerintahan, menunda pembayaran penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) hingga sembilan bulan dan membikin penduduk susah menarik duit di bank.

Mengutip The EastAfrican, Rabu (26/8/2026), Presiden Sudan Selatan Salva Kiir mengatakan negaranya memang menghadapi persoalan cash crunch. Ia memerintahkan otoritas finansial untuk segera mengatasi kelangkaan duit tunai serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Namun, tegasnya, pemerintah sebenarnya mempunyai cukup penerimaan domestik nonmigas untuk bayar gaji. "Saya sedang mencari solusi," kata Kiir dalam konvensi pers di Juba.

Masalah tidak hanya terjadi pada pembayaran gaji. Kelangkaan duit tunai juga membikin sejumlah proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan, nyaris terhenti.

Masyarakat nan menyimpan duit di bank juga menghadapi kesulitan ketika hendak menarik dana. Nasabah dilaporkan kudu menghadapi antrean panjang lantaran bank membatasi penarikan akibat keterbatasan duit tunai fisik.

Pemilu 2026 Ikut Terancam

Krisis kas tersebut juga menjadi persoalan serius bagi rencana politik Sudan Selatan. Negara itu dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 22 Desember 2026 setelah pemilu sebelumnya berulang kali ditunda.

Lembaga pemantau lokal sebelumnya memperingatkan bahwa keterlambatan pencairan biaya telah menghalang persiapan pemilu. Komisi Pemilihan Nasional dan Dewan Partai Politik Sudan Selatan disebut menghadapi hambatan finansial nan memperlambat sejumlah aktivitas krusial seperti pendidikan pemilih.

Besarnya kebutuhan biaya membikin kondisi kas pemerintah menjadi semakin krusial. Tanpa pembayaran kepada pegawai negeri, abdi negara keamanan, serta penyelenggara pemilu, keahlian pemerintah menjalankan proses pemilu secara nasional ikut dipertanyakan.

Seorang personil parlemen apalagi mengatakan sejumlah pejabat pemerintah dan personil parlemen telah dua tahun tidak menerima gaji. Ia memperingatkan bahwa tanpa pembayaran gaji, penyelenggaraan pemilu juga dapat menghadapi masalah.

Bank Sentral Turun Tangan

Krisis likuiditas sebenarnya bukan persoalan baru bagi Sudan Selatan. Bank Sentral Sudan Selatan pada April 2026 telah menggelar pertemuan dengan bank-bank komersial untuk membahas langkah stabilisasi likuiditas.

Pemerintah meminta akses masyarakat terhadap penarikan duit tunai, khususnya bagi pemilik rekening dengan saldo kecil, tetap terjamin. Bank sentral juga sebelumnya mengakui adanya kekurangan likuiditas dan mengatakan tengah menerapkan kebijakan moneter untuk menstabilkan sektor perbankan.

Namun, masalah tersebut semakin kompleks lantaran banyak duit tunai berada di luar sistem perbankan. Ekonom Daniel Athior Atem Manyuon mengatakan kondisi itu membikin bank sentral kesulitan mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara akses angsuran semakin terbatas.

Ekonomi Bergantung pada Minyak

Di kembali krisis kas tersebut terdapat persoalan struktural ekonomi Sudan Selatan nan sangat berjuntai pada minyak. Namun, pendapatan dan ekspor minyak negara itu terganggu oleh bentrok di negara tetangga Sudan.

Sudan Selatan menggunakan jalur pipa melalui Sudan untuk mengekspor minyaknya. Sementara itu, perang di Sudan telah mengganggu prasarana dan jalur ekspor tersebut.

Bank Dunia juga menilai Sudan Selatan menghadapi kerentanan makroekonomi nan tinggi akibat ketergantungan besar terhadap minyak, lemahnya pengelolaan fiskal, gangguan prasarana ekspor melalui Sudan, serta masalah tata kelola penerimaan negara. Dalam laporan Februari 2026, Bank Dunia menyebut tunggakan penghasilan telah meluas dan bayaran riil pegawai pemerintah mengalami penurunan tajam.

Krisis apalagi mulai berakibat pada operasi diplomatik Sudan Selatan. Kedutaan negara tersebut di Kenya sebelumnya terpaksa mengurangi jam operasional untuk menekan biaya setelah mengalami masalah pembayaran sewa.

Dengan kondisi kas nan belum menunjukkan perbaikan signifikan, pemerintah Sudan Selatan sekarang menghadapi tekanan ganda. Yakni menyelesaikan tunggakan penghasilan dan menjaga roda pemerintahan tetap melangkah sekaligus mencari biaya untuk membiayai pemilu Desember 2026.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]