loading...
Ridwan al-Makassary, Dosen di Fakultas Ilmu Sosial UIII/Direktur Center of Muslim Politics and World Society UIII. Foto/Dok. SindoNews
Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
PERDAMAIAN nan paripurna di Gaza tetap berkabut ketidakpastian. Penolakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap rencana perdamaian Gaza nan didukung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menambah kompleksitas baru dalam politik Timur Tengah, ialah gimana mungkin perdamaian ditegakkan jika pihak nan mempunyai kekuatan militer justru menolak arsitektur perdamaian nan ditawarkan sekutunya sendiri?
Pada Minggu, 9 Agustus 2026, Netanyahu telah menegaskan bahwa Israel tidak bakal menerima arsip 15 poin nan disusun oleh Board of Peace (BoP). Selain itu, dia menekankan bahwa militer Israel tidak bakal menarik diri dari Gaza sebelum Hamas betul-betul dilucuti. nan dituntut Israel bukan pelucutan simbolik, tetapi pelucutan penuh. Pada saat nan sama, Netanyahu kembali menolak pendapat negara Palestina.
Pernyataan Netanyahu ini krusial bukan semata-mata lantaran menyangkut Gaza. Juga, dia menunjukkan bahwa apalagi Amerika Serikat—sekutu paling krusial Israel—tidak selalu bisa menerjemahkan pengaruhnya menjadi kepatuhan politik oleh sekutunya, Israel.
Padahal, Trump selama ini membangun gambaran sebagai presiden nan bisa melakukan apa nan kandas dilakukan para pendahulunya, ialah menghentikan perang Gaza dan menciptakan tatanan baru pascaperang. Board of Peace sendiri dirancang sebagai instrumen untuk mengawal proses tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas, pemerintahan transisional Palestina, penarikan berjenjang pasukan Israel, dan rekonstruksi Gaza.
Namun, sekarang Washington menghadapi realita lama dalam politik internasional, ialah sekutu bukanlah bawahan nan tunduk patuh. Netanyahu menempatkan keamanan Israel sebagai syarat mutlak.
Dalam logika tersebut, penarikan pasukan Israel sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya dianggap sebagai pertaruhan terhadap keselamatan Israel. Karena itu, bagi Netanyahu, perdamaian tidak boleh mendahului keamanan.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·