Parlemen akan Selidiki Serangan Iran yang Tewaskan Enam Tentara AS

Tentara membawa jenazah nan gugur dalam perang AS-Iran.(Al Jazeera)

ANGGOTA parlemen dari Partai Demokrat mengumumkan pada Kamis (30/7) bahwa mereka membuka penyelidikan atas serangan pesawat tak berawak (drone) Iran nan menewaskan enam personil jasa Amerika Serikat di Kuwait awal tahun ini. Langkah ini diambil lantaran ada keraguan terhadap objektivitas tinjauan internal militer atas serangan tersebut.

Dalam surat nan ditujukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Senator Elizabeth Warren (D-Massachusetts) dan personil DPR Pat Ryan (D-New York)--bersama nyaris selusin personil Demokrat lain di DPR dan Senat--mengutip laporan terbaru dari media massa nan menyoroti serangan pada 1 Maret tersebut. Mereka menuntut jawaban mengenai apakah militer mempunyai perlindungan nan memadai sebelum serangan terjadi dan apakah para prajurit menerima perawatan medis nan layak setelahnya.

"Kebutuhan bakal penyelidikan ini melampaui serangan Shuaiba. Ini tentang akuntabilitas dan perlindungan personil jasa kami," kata Ryan, seorang veteran Angkatan Darat dan Perang Irak, dalam suatu pernyataan.

Ia merujuk pada Port Shuaiba, akomodasi di sepanjang Teluk Persia tempat serangan mematikan itu terjadi. “Adalah tugas kami sebagai personil Kongres untuk memaksa (Hegseth) memberi kami jawaban nyata dan memastikan perihal seperti ini tidak pernah terjadi lagi."

Pentagon tidak segera menjawab apakah mereka bakal memberikan pengarahan kepada para personil parlemen mengenai serangan Port Shuaiba, tetapi menyatakan bakal menanggapi langsung pengirim surat tersebut.

Insiden itu terjadi pada hari kedua Operation Epic Fury, nama nan diberikan pemerintahan Trump untuk bentrok tersebut. Satu drone Shahed milik Iran menabrak pusat operasi Angkatan Darat di Port Shuaiba, melukai puluhan personil jasa selain enam orang nan gugur.

Dalam beberapa bulan sejak kejadian, para penyintas menuduh bahwa para pemimpin militer kandas mengambil tindakan nan tepat meskipun telah diperingatkan bahwa akomodasi tersebut kekurangan pertahanan nan memadai. Beberapa prajurit nan terluka juga melaporkan kesulitan besar dalam mendapatkan perawatan medis untuk cedera mereka. Meski demikian, pejabat militer membantah kedua pernyataan tersebut.

Laporan media menyebut bahwa beberapa tentara meragukan tinjauan internal Angkatan Darat bakal meminta pertanggungjawaban pihak mana pun. Temuan awal dilaporkan tidak menetapkan kesalahan atas serangan itu alias merekomendasikan tindakan hukuman. Angkatan Darat telah membagikan temuan tersebut kepada family korban, tetapi belum merilis info itu kepada publik.

Dalam surat mereka, para personil parlemen mempertanyakan independensi tinjauan tersebut, mengingat tugas penyelidikan awalnya diberikan kepada perwira menengah di unit nan terkena dampak, bukan penyelidik luar. Meskipun kemudian dialihkan ke perwira nan lebih senior di U.S. Army Central, para pengamat tetap skeptis lantaran peninjauan tetap diawasi oleh personel dalam rantai komando nan sama.

Senator Warren menekankan bahwa kurangnya penyelidik independen serta kekhawatiran atas transparansi Pentagon menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitas penyelidikan kejadian korban personil layanan. Para personil parlemen meminta tanggapan resmi dari Pentagon paling lambat tanggal 12 Agustus. (The Washington Post/I-2)