PBB Buka-bukaan Titik Kritis di Palestina, Masa Depan Dipertaruhkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepi Barat nan diduduki Israel disebut telah mencapai "titik kritis" akibat meningkatnya kekerasan dan tekanan sistematis terhadap masyarakat Palestina. Kondisi tersebut dinilai makin menakut-nakuti masa depan pemerintahan Palestina.

Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Hannan Sulieman mengatakan situasi tersebut memerlukan tindakan politik, bukan sekadar support kemanusiaan. Menurutnya, kondisi nan memungkinkan anak-anak Palestina hidup kondusif hanya dapat tercipta melalui keputusan politik.

"Organisasi kemanusiaan tidak dapat menciptakan kondisi politik nan dibutuhkan anak-anak agar mereka aman," ujar Sulieman di hadapan Dewan Keamanan PBB, dikutip Anadolu Agency, Rabu (12/8/2026).

Sulieman mengatakan sedikitnya 174 anak Palestina telah terverifikasi tewas di Tepi Barat sejak Januari 2024. Ia juga menyebut 355 anak Palestina sekarang berada dalam tahanan militer, nyaris separuhnya ditahan tanpa dakwaan maupun persidangan.

"Itu berfaedah lebih dari satu anak (meninggal) setiap minggunya," katanya.

Ia mendesak masyarakat internasional memprioritaskan perlindungan anak, termasuk mengakhiri penahanan administratif dan pengungsian paksa. Sulieman juga meminta akses kondusif ke sekolah dan rumah sakit serta penyaluran support kemanusiaan tanpa penundaan.

Wakil Koordinator Khusus PBB Ramiz Alakbarov turut memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat memerlukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya aneksasi de facto. Pada 2024, puluhan penduduk Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 3.800 orang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan, penggusuran, serta serangan.

"Kekerasan oleh pemukim telah mencapai tingkat nan belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Alakbarov. Ia menyebut lebih dari 1.400 kejadian kekerasan telah terdokumentasi tahun ini dan berakibat pada 260 organisasi Palestina.

Alakbarov juga menyoroti krisis finansial Otoritas Palestina nan disebut mengalami kekurangan biaya sekitar US$6 miliar alias sekitar Rp106,8 triliun, akibat tertahannya penerimaan pajak dan bea cukai oleh Israel. Menurutnya, beragam tekanan tersebut merupakan "langkah-langkah nan saling terkait, bukan peristiwa nan berdiri sendiri" untuk melemahkan tata kelola Palestina.

Sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, eskalasi di Tepi Barat terus meningkat. Data pihak Palestina menyebut lebih dari 1.183 penduduk Palestina tewas, 13.000 terluka, dan nyaris 25.000 ditangkap, sementara penduduk Palestina memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat dan menggagalkan pembentukan negara Palestina berasas perbatasan 1967.

(tfa/luc) [Gambas:Video CNBC]