PDIP: Tingginya Biaya Politik Tuntas dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tak Langsung

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas menyatakan beragam kelemahan dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak bisa dijadikan argumen untuk mengubah sistem pemilihan menjadi melalui DPRD.

Menurut dia, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik duit (money politic) kudu diselesaikan dengan memperbaiki regulasi, bukan dengan merombak sistem kerakyatan nan sudah ada.

Baca juga: Pilkada lewat DPRD Uangnya Borongan, Pilkada Langsung Itu Eceran

"Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini kudu kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu nan kita harapkan jujur dan setara serta bersih bisa terjadi," ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Argumentasi nan kerap digaungkan pihak-pihak nan mau mengembalikan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya pemilu. Padahal, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal mungkin jika sistem pengawasannya diperkuat.