Pembelajaran Mendalam: Akankah Berganti Jika Menteri Berganti?

(MI/Seno)

SETIAP kali terjadi pergantian menteri, pendidikan Indonesia nyaris selalu menghadapi pertanyaan nan sama: apa nan bakal berubah? Kurikulum baru? Pendekatan pembelajaran baru? Istilah baru? Pergantian kebijakan semacam ini bukan persoalan kecil. Sekolah kudu menyesuaikan dokumen, pembimbing mengikuti sosialisasi, kitab berubah, dan masyarakat kembali belajar memahami istilah-istilah baru.

Ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan pembelajaran, pertanyaan nan lebih krusial bukanlah apakah pendekatan itu baik. Pertanyaan nan lebih strategis ialah: apakah pembelajaran mendalam bakal memperkuat ketika pemerintahan dan menteri berganti? Jawabannya tidak boleh berjuntai pada nama. nan kudu dipertahankan adalah prinsip pembelajarannya. Jangan mengabadikan label, abadikan prinsip.

Di sejumlah sistem pendidikan negara maju, istilah deep learning memang dikenal dan digunakan. Australia, misalnya, dalam arsip kurikulumnya memberi perhatian pada deep learning, pedagogi berbasis bukti, pengembangan pengetahuan nan kuat, pengurutan pembelajaran secara sistematis, dan keahlian peserta didik menggunakan serta mentransfer pengetahuan. Namun, Australia tidak menjadikan ‘deep learning’ sebagai nama resmi satu-satunya pendekatan pedagogis nasional. Sebagian sekolah dan jaringan sekolah di Australia memang secara definitif menggunakan deep learning alias new pedagogies for deep learning. Akan tetapi, pada tingkat sistem nasional, nan lebih ditekankan adalah kualitas pembelajaran dan praktik pedagogisnya, bukan keharusan menggunakan satu label tertentu. Pelajaran pentingnya sederhana: pembelajaran dapat mendalam tanpa kudu selalu berjulukan pembelajaran mendalam.

Indonesia justru mempunyai kesempatan untuk mengambil pelajaran tersebut. Kita boleh mempunyai nomenklatur resmi pendekatan pembelajaran mendalam lantaran sebuah kebijakan nasional memang memerlukan bahasa bersama. Namun, jangan sampai nama tersebut menjadi tujuan. Jika suatu hari seorang menteri baru mengganti istilah ‘pembelajaran mendalam’ dengan istilah lain, tetapi tetap mempertahankan pembelajaran nan berkesadaran, bermakna, menggembirakan, memungkinkan peserta didik memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan, apakah berfaedah pembelajaran mendalam telah hilang? Tentu tidak. Sebaliknya, jika nama ‘pembelajaran mendalam’ tetap dipertahankan dalam dokumen, tetapi praktik di kelas tetap didominasi hafalan, mengejar ketuntasan materi, latihan soal, dan persiapan ujian, apakah pembelajarannya sudah mendalam? Juga tidak.

KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN

Persoalannya adalah keberlanjutan kebijakan. Kebijakan pendidikan sebaiknya tidak menjadi kebijakan menteri. Kita memerlukan kurikulum nasional nan melampaui masa kedudukan menteri. Pendekatan pembelajaran pun semestinya tidak diposisikan sebagai ‘milik’ seorang menteri alias satu periode pemerintahan. Pembelajaran mendalam kudu ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan pemikiran pendidikan nasional, bukan sebagai proyek administratif kementerian. Hakikatnya terletak pada pertanyaan: gimana sekolah membikin peserta didik sungguh-sungguh belajar?

Peserta didik perlu memahami, bukan sekadar mengingat. Mereka perlu bisa mengaplikasikan pengetahuan, bukan hanya menjawab pertanyaan tentang pengetahuan. Mereka perlu menghubungkan apa nan dipelajari dengan kehidupan nyata, mentransfernya ke situasi baru, dan merefleksikan proses belajarnya. Itulah nan kudu diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun, mengatakan bahwa label tidak krusial bukan berfaedah pemerintah tidak memerlukan kerangka kerja. Justru sebaliknya. Kerangka kerja diperlukan agar pendapat tidak berakhir sebagai slogan.

KOMPONEN

Dalam kebijakan Kemendikdasmen, pembelajaran mendalam telah dirumuskan dengan sejumlah komponen nan saling berkaitan: praktik pedagogis; pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi; prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; serta orientasi pada delapan dimensi profil lulusan. Kerangka kerja semacam ini krusial untuk memberikan bahasa berbareng bagi guru, kepala sekolah, pengawas, developer kurikulum, lembaga pendidikan guru, dan pengambil kebijakan. Akan tetapi, kerangka itu sebaiknya tidak berubah menjadi format manajemen baru.

Bahaya terbesar justru muncul andaikan pembimbing mulai bertanya: “Apakah RPP saya sudah pembelajaran mendalam? Apakah metode saya sudah sesuai sintaks pembelajaran mendalam? Apakah setiap pembelajaran kudu berupa proyek?” Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pusat perhatian, kita berisiko mengulangi pola lama: sebuah pendapat pendidikan nan baik berubah menjadi kepatuhan administratif.

Pembelajaran mendalam tidak mempunyai satu metode khusus. Guru dapat menggunakan penjelasan langsung, diskusi, eksperimen, membaca ekstensif, pemecahan masalah, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, latihan terstruktur, alias beragam strategi lain. nan menentukan bukan nama metodenya, melainkan kedalaman pengalaman belajar nan dihasilkan. Seorang siswa nan membaca teks dengan sungguh-sungguh, memahami gagasan, menghubungkannya dengan pengalaman, menggunakannya untuk memecahkan persoalan, kemudian merefleksikan pemahamannya, dapat mengalami pembelajaran mendalam. Tidak perlu ada proyek nan rumit.

Keberhasilan pembelajaran mendalam tidak semestinya pertama-tama diukur dari berapa banyak sekolah nan memasang istilah tersebut dalam dokumen. Ukuran nan lebih krusial adalah perubahan nan terjadi di kelas. Apakah pertanyaan pembimbing semakin mendorong penalaran? Apakah peserta didik semakin bisa menjelaskan alasan, bukan hanya memberikan jawaban? Apakah pengetahuan dari satu mata pelajaran semakin dapat digunakan dalam konteks lain? Apakah peserta didik bisa menerapkan pengetahuan dalam persoalan kehidupan nyata? Apakah mereka memperoleh kesempatan untuk merefleksikan apa nan telah dipelajari? Apakah delapan dimensi profil lulusan betul-betul tumbuh melalui pengalaman belajar, bukan sekadar menjadi daftar dalam dokumen? Jika jawabannya ya, sesungguhnya pembelajaran mendalam sedang berlangsung—bahkan jika kelak nama kebijakannya berubah. Inilah langkah membuatnya berkelanjutan.

EMPAT LAPISAN

Agar tidak lenyap ketika menteri berganti, pembelajaran mendalam perlu ditempatkan pada empat lapisan keberlanjutan. Pertama, masuk ke dalam filosofi kurikulum nasional. Pembelajaran mendalam kudu menjadi orientasi kualitas belajar, bukan program kementerian nan berdiri sendiri. Kedua, masuk ke dalam kreasi kurikulum. Materi kudu diseleksi berasas keesensialannya sehingga pembimbing mempunyai cukup waktu untuk membangun pemahaman. Kurikulum nan terlalu padat bakal selalu mendorong pembimbing kembali kepada pembelajaran dangkal.

Ketiga, masuk ke dalam pendidikan dan pengembangan ahli guru. Guru tidak cukup diberi sosialisasi tentang istilah pembelajaran mendalam. Mereka perlu memahami gimana merancang pengalaman belajar nan memungkinkan peserta didik memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan. Keempat, masuk ke dalam sistem asesmen. Selama sistem penilaian lebih menghargai keahlian mengingat daripada memahami, menerapkan, menalar, dan mentransfer, sekolah bakal susah bergerak menuju pembelajaran mendalam. Apa nan diujikan pada akhirnya menentukan apa nan dianggap krusial oleh sekolah. Dengan demikian, keberlanjutan tidak dicapai dengan mempertahankan nama, tetapi dengan menanamkan prinsip ke dalam sistem.

Indonesia sebenarnya sudah cukup lama mengenal beragam pendapat nan substansinya mendukung pembelajaran mendalam: pembelajaran aktif, kontekstual, konstruktivistik, berbasis masalah, berbasis proyek, literasi, penalaran tingkat tinggi, dan beragam corak pembelajaran nan berpusat pada peserta didik. Masalahnya bukan selalu kekurangan gagasan. Masalahnya adalah ketidakberlanjutan kebijakan dan lemahnya pelembagaan pendapat tersebut. Tantangan terbesar pembelajaran mendalam bukan gimana membikin istilah ini semakin populer. Tantangannya adalah gimana membikin kerangka kerja pembelajaran mendalam begitu melekat dalam sistem pendidikan sehingga tidak lagi berjuntai pada siapa menterinya.

Keberhasilan tertinggi pembelajaran mendalam justru terjadi andaikan suatu hari kelak istilah tersebut tidak lagi perlu disebut-sebut. Guru melaksanakannya lantaran itulah langkah nan dianggap wajar untuk mengajar. Kepala sekolah mendukungnya lantaran itulah budaya sekolah. LPTK menyiapkan pembimbing untuk itu. Buku teks dirancang untuk itu. Asesmen mengukurnya. Kurikulum menyediakan waktunya. Pada saat itulah pembelajaran mendalam telah menjadi budaya belajar nasional, bukan sekadar nomenklatur kebijakan.

Jika suatu hari pemerintahan berganti dan menteri berganti, tidak perlu ada kegelisahan apakah istilah ‘pembelajaran mendalam’ bakal tetap digunakan alias tidak.

Yang kudu kita tanyakan nan jauh lebih substantif: Apakah peserta didik tetap belajar secara mendalam? Jika jawabannya tetap ya, kebijakan pendidikan kita telah sukses mencapai sesuatu nan jauh lebih krusial daripada mempertahankan sebuah nama. Jangan mengabadikan labelnya. Abadikan substansi pendekatannya.