Pemblokiran Rekening Botok Bentuk Pembungkaman Administratif

Pemblokiran rekening Supriyono namalain Botok oleh Bank Mandiri.(Dok. Instagram)

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras tindakan pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono namalain Botok. Usman menilai langkah tersebut merupakan corak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan upaya pembungkaman administratif terhadap tindakan tenteram warga.

"Kasus Botok memperlihatkan bahwa negara melanggar HAM dengan langkah memblokir sumber daya finansial untuk tindakan damai. Jelas melanggar norma andaikan dilakukan secara sepihak oleh Bank Mandiri tanpa memenuhi uji legalitas, termasuk misalnya putusan pengadilan," ujar Usman dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Usman menolak argumen bahwa tindakan tersebut hanya berupa penundaan transaksi. Menurutnya, status pada aplikasi perbankan digital secara jelas menunjukkan status "diblokir". Ia menegaskan bahwa penghentian akses biaya bantuan masyarakat nan dikumpulkan secara transparan merupakan intimidasi kolektif nan merusak gambaran perbankan nasional, khususnya bank milik negara.

Rekening Supriyono diketahui berisi sekitar Rp80,9 juta nan merupakan campuran biaya pribadi dan bantuan penduduk untuk operasional tindakan di depan Gedung DPR RI pada Jumat (21/8). Akibat pemblokiran ini, penduduk asal Pati kehilangan akses untuk kebutuhan logistik seperti makanan, transportasi, dan akomodasi.

Pihak Bank Mandiri melalui akun media sosial resminya telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan abdi negara penegak norma sesuai prosedur nan berlaku. Namun, pihak bank tidak merinci lembaga mana nan mengusulkan permintaan tersebut.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah mengusulkan surat permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran, selama lima hari kerja terhitung sejak 21 Agustus hingga 28 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan langkah ini diambil berasas Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 2010 untuk kepentingan penyelidikan.

Budi menambahkan bahwa penundaan transaksi bakal dicabut jika tidak ditemukan unsur pidana. Kepolisian saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya aliran biaya ilegal, seperti dari gambling online alias narkoba, nan bermaksud mengganggu stabilitas keamanan di Jakarta. (Z-10)