Pemda Kesulitan Gaji Pegawai, Pemerintah Diminta Cairkan Tambahan TKD

Perwakilan pembimbing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menyerahkan surat tuntutan kepada Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya di instansi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Papua Barat Daya(. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc.)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mendesak pemerintah pusat untuk segera memutuskannya kucuran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah wilayah (Pemda) nan mengalami defisit anggaran untuk menggaji pegawai.

Kholid meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bergerak sigap merampungkan penghitungan dan melaporkannya kepada Presiden guna menjamin pembayaran penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, hingga tenaga kesehatan tepat waktu.

"Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada nan gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, nan rugi bukan hanya mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat," ujar Kholid melalui keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Kholid membeberkan bahwa krisis anggaran shopping pegawai tidak lagi terjadi di satu alias dua wilayah saja, melainkan telah meluas hingga ke 490 Pemda di seluruh Indonesia. Ia mewanti-wanti bahwa kelambatan penanganan manajemen di tingkat pusat dapat memicu akibat sistemik terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

"Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berakibat sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah," tegas politikus PKS itu.

Selain menuntut kepastian dari pemerintah pusat, Kholid juga mengingatkan seluruh pemerintah wilayah untuk disiplin melakukan penataan ulang alokasi anggaran dan efisiensi shopping secara cermat.

Ia menegaskan shopping wilayah nan tidak mendesak wajib dipangkas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

"Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di wilayah menanggung akibat dari proses manajemen nan berlarut-larut," pungkasnya. (H-4)