Pemerintah Bantah Haji Isam Koordinator Karhutla

Ilustrasi(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah info nan menyebut Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menegaskan pemerintah telah membagi tanggung jawab penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berasas wilayah.

"Tidak ada, tidak benar. Siapa nan mencetuskan isunya. Di medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu nan betul dan sudah jadi masalah," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah memang membuka ruang bagi beragam pihak untuk ikut membantu penanganan karhutla. Namun, perihal tersebut berbeda dengan penunjukan sebagai koordinator utama penanganan bencana.

"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi jika menjadi koordinator itu tidak, lantaran itu kewenangannya bukan di situ," ujarnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat telah menetapkan pembagian wilayah kerja kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mempercepat respons terhadap karhutla nan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

"Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," jelasnya.

Pembagian tugas tersebut tidak berfaedah tanggung jawab terhadap penanganan karhutla hanya melekat pada wilayah nan telah diberikan kepada masing-masing pejabat. Skema itu lebih ditujukan untuk memperjelas konsentrasi dan mempercepat koordinasi di lapangan.

"Ya ada Menko Polkam, ada Menko PM ada di situ. Kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan wilayah nan lain lho ya. Ini hanya membagi atensi agar ada percepatan," kata Prasetyo.

Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) unik karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum memandang kebutuhan untuk membentuk struktur baru. Menurut dia, koordinasi lintas sektor nan melangkah saat ini sudah cukup kuat untuk menangani situasi di lapangan.

"Saya kira belum lantaran kemarin hasil dari lapangan penanganan nan itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, juga telah menambah beragam support untuk memperkuat operasi pemadaman. Penambahan tersebut mencakup peralatan, helikopter water bombing, perangkat pemadam, hingga personel tambahan.

"Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan," katanya.

Penguatan personel juga dilakukan dengan mengerahkan tambahan tiga batalion untuk membantu operasi penanganan karhutla. Prasetyo menyebut pasukan tersebut mulai beraksi pada Minggu (23/8).

"Dan hari ini penambahan personel dari 3 batalion sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok," tuturnya.

Karhutla nan asapnya berpotensi berakibat hingga ke negara tetangga juga menjadi perhatian pemerintah. Prasetyo mengatakan komunikasi mengenai kondisi tersebut telah dilakukan, baik melalui jalur informal maupun secara resmi.

"Kalau secara informal ada, secara umum juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi," kata Prasetyo.

Menurut dia, komunikasi tersebut melangkah berbarengan dengan upaya pemerintah mempercepat penanganan kebakaran di dalam negeri. Pemerintah mau memastikan karhutla dapat segera dikendalikan agar dampaknya tidak semakin meluas.

"Makanya kita berupaya secepatnya menangani karhutla," pungkasnya. (E-4)