Pemprov Jabar Terus Percepat Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah

1 jam yang lalu 3

Pemprov Jabar Terus Percepat Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat tengah menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan rakyat. Berdasarkan info terbaru, sebanyak 6 juta unit rumah di wilayah Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi tidak layak huni (Rutilahu). Menanggapi urgensi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meningkatkan alokasi anggaran untuk program bedah rumah di wilayah ini.

Tahun ini, anggaran bedah rumah untuk Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan, dari semula Rp880 miliar lebih menjadi lebih dari Rp960 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat guna mempercepat perbaikan kediaman masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa penambahan anggaran ini memberikan kesempatan bagi provinsi untuk memperbaiki lebih banyak unit rumah. "Tahun ini, kita mendapat kesempatan untuk melakukan perbaikan rumah lebih banyak. Dari semula 44,3 ribu menjadi 48 ribu unit rumah. Ini kudu kita manfaatkan, dalam 5 bulan ke depan sudah kudu terserap seluruhnya," ujar Herman dalam sosialisasi Peraturan Menteri PKP tentang Bedah Rumah di Bandung, akhir pekan lalu.

Akselerasi Penyerapan Dana BSPS

Hingga saat ini, penyerapan biaya dari pagu awal Rp880 miliar baru mencapai 58,53%. Dengan adanya tambahan anggaran dan sisa waktu nan ada, Pemprov Jabar berbareng pemerintah kabupaten/kota berkomitmen melakukan percepatan agar penyerapan mencapai 100% dalam lima bulan ke depan.

Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Herman menegaskan bahwa biaya nan telah disediakan pemerintah kudu segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun, dia memberikan catatan kritis mengenai aspek akuntabilitas.

Catatan Penting: Pemprov Jabar menginstruksikan pemerintah kota dan kabupaten untuk membentuk tim "jemput bola" guna memastikan pendataan dan penyelenggaraan di lapangan melangkah efektif serta tepat sasaran.

Integritas dalam Program 3 Juta Rumah

Selain konsentrasi pada bedah rumah, Pemprov Jabar juga berkomitmen mengawal Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah. Herman menekankan bahwa program ini tidak boleh sekadar mengejar sasaran nomor alias jumlah pembangunan, melainkan kudu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi penerima manfaat.

Beberapa poin utama nan ditekankan dalam penyelenggaraan program ini meliputi:

Transparansi Pendataan: Memastikan penduduk nan betul-betul memerlukan masuk dalam daftar penerima manfaat.
Kualitas Pengerjaan: Pengawalan intensif pada penyelenggaraan bentuk nan digenjot mulai September dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Akuntabilitas Publik: Menghindari praktik penyimpangan dalam setiap tahapan pembangunan.

"Realisasi Program 3 Juta Rumah ditentukan oleh integritas seluruh pihak nan terlibat. Setiap tahapan kudu dijalankan secara profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Herman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak nan mempunyai niat jelek ("otak jahat") dalam mengelola program kesejahteraan rakyat ini. (SG/I-1)