Pemprov Jawa Barat Kawal Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman(MI/NAVIANDRI)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengawal Program 3 Juta Rumah agar betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat.

Program strategis nasional tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi kudu bisa menghadirkan kesejahteraan melalui penyediaan kediaman nan layak bagi masyarakat nan membutuhkan.

Oleh lantaran itu, proses pendataan penerima manfaat, penyelenggaraan pembangunan, hingga pengawasan kudu dilakukan secara akuntabel agar support betul-betul diterima oleh penduduk nan berhak.

Tekad itu diungkapkan Sekretaris Daerah Jabar,  Herman Suryatman saat menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, di Bandung, pada Jumat (7/8).

Menurut dia, realisasi Program 3 Juta Rumah ditentukan oleh integritas seluruh pihak nan terlibat dalam pelaksanaannya. Untuk itu, setiap tahapan kudu dijalankan secara profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

"Yang krusial tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” tegasnya.

Herman menyebut Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo nan kudu dikawal bersama. Seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai tanggung jawab nan sama untuk memastikan program tersebut melangkah sesuai tujuan.

Ia juga membujuk seluruh pemerintah wilayah dari 27 kabupaten/kota  untuk mulai memusatkan perhatian pada tahap implementasi.

"Setelah beragam izin dan persiapan disusun, sekarang saatnya memastikan penyelenggaraan di lapangan melangkah efektif, tepat sasaran, dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Pada September 2026, kita konsentrasi kepada penerapan pembangunan 3 juta rumah,” tandasnya.