Pengusaha Teriak Bahaya, Barang China Banjiri RI-Harga Dibanting Murah

Jakarta CNBC Indonesia - Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan baru setelah produk bahan baku plastik impor asal China membanjiri pasar domestik dengan nilai nan jauh lebih murah. Pelaku industri mengingatkan kondisi tersebut mulai mengganggu keahlian perusahaan, memaksa pengurangan jam kerja, hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) andaikan tidak segera diantisipasi pemerintah.

Lonjakan impor bahan baku plastik dari China terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), hingga polyethylene terephthalate (PET). Produk impor tersebut diduga masuk dengan praktik dumping sehingga dijual jauh di bawah nilai pasar.

"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting nilai sehingga produknya lebih murah dibandingkan nan lain," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/7/2026).

Tekanan terhadap industri hulu semakin berat lantaran perusahaan tidak hanya menghadapi persaingan nilai dari produk impor, tetapi juga tetap dibebani tingginya biaya energi, terutama nilai gas industri nan dinilai belum kompetitif. Situasi tersebut membikin ruang untung produsen dalam negeri terus menyusut.

"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu bakal turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin nan sangat tipis, sehingga terus menggerus untung perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan nilai gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," ujarnya.

Fajar menuturkan kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia sebenarnya tetap sangat besar. Namun keterbatasan kapabilitas produksi dalam negeri membikin pasar domestik tetap berjuntai pada impor, sehingga produk murah dari luar negeri semakin mudah masuk dan menguasai pasar.

"Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga tetap ada impor sekitar 800-900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900 ribu ton sehingga impor tetap sekitar 1,2 juta ton," katanya.

Dampak persaingan tersebut mulai dirasakan pelaku industri. Sejumlah perusahaan, kata Fajar, telah mengurangi jam operasional pabrik untuk menekan biaya produksi. Langkah itu memang belum sampai memicu PHK di industri hulu, tetapi aktivitas upaya pendukung mulai terdampak.

"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. nan sebelumnya menggunakan sistem shift sekarang berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berjalan tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan praktik dumping nan terus berjalan berpotensi menghalang masuknya investasi baru di sektor petrokimia. Menurutnya, penanammodal condong menunggu hingga kondisi pasar kembali kondusif.

"Kalau praktik dumping terus dibiarkan, penanammodal bakal menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Bisa jadi minat investasi baru muncul lagi setelah 2030, tetapi saat itu industri nan sudah ada bisa lebih dulu rontok. Karena itu pemerintah kudu segera mengambil langkah pengenaan anti-dumping agar industri dalam negeri tetap memperkuat dan suasana investasi tidak semakin memburuk," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]