Pentagon Sembunyikan Data Korban Sipil Serangan Udara AS di Yaman

Warga Yaman.(Al Jazeera)

RATUSAN warga sipil dilaporkan tewas alias terluka akibat serangan udara Amerika Serikat di Yaman tahun lalu. Namun, hingga sekarang Pentagon belum mengakui jumlah korban tersebut secara publik maupun memberikan laporan komplit kepada Kongres, menurut arsip nan ditinjau oleh NBC News dan keterangan dari pihak-pihak nan mengetahui serangan tersebut.

Tiga serangan mematikan nan terjadi pada April 2025 tersebut merupakan bagian dari Operation Rough Rider, serangan militer selama 53 hari nan diluncurkan Presiden Donald Trump kurang dari dua bulan setelah menjabat di periode kedua. Operasi ini bermaksud menghentikan pemberontak Houthi nan didukung Iran dari ancaman terhadap kapal dan sekutu di area tersebut.

Meskipun golongan kewenangan asasi manusia melaporkan kemungkinan jatuhnya korban sipil dalam skala besar, Pentagon sebelumnya menilai tidak ada korban sipil dari perang udara AS melawan pasukan Houthi di Yaman. Hingga saat ini, pihak Pentagon belum menanggapi permintaan komentar mengenai temuan terbaru ini.

Dokumen Internal dan Tekanan Kongres

Dokumen nan ditinjau menunjukkan korespondensi antara Pentagon dan personil parlemen nan mencoba mendapatkan rincian serangan. Dalam surat kepada Senator Elizabeth Warren pada Maret lalu, Derrick Anderson, asisten sekretaris Pentagon untuk operasi khusus, menyatakan bahwa Komando Pusat AS (Centcom) telah meninjau puluhan serangan.

Anderson menulis bahwa 15 kejadian tetap dalam peninjauan aktif dan tiga serangan pada April 2025 memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Penilaian menyimpulkan bahwa serangan AS tersebut lebih mungkin daripada tidak (more likely than not) mengakibatkan korban sipil.

Dua sumber nan mengetahui serangan tersebut menyebut sekitar 150 penduduk sipil kemungkinan tewas dalam dua serangan pertama, dengan sekitar 200 lain luka-luka. Kelompok AirWars melaporkan secara spesifik bahwa 84 penduduk sipil tewas dan 150 terluka dalam serangan di pelabuhan Ras Isa saja.

Ancaman Pemotongan Anggaran

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2027 sekarang mewajibkan Pentagon untuk merilis investigasi ancaman sipil nan tidak disunting beserta arsip pendukung untuk tiga serangan di Yaman tersebut. Jika kandas mematuhi, Kongres berkuasa menahan sejumlah dana, termasuk biaya perjalanan untuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Selain kasus di Yaman, undang-undang tersebut juga menuntut transparansi atas serangan AS terhadap sekolah di Minab, Iran, pada Februari lampau nan menewaskan lebih dari 170 orang, kebanyakan anak-anak. Investigasi Centcom terhadap kejadian Minab dilaporkan nyaris selesai.

Kritik terhadap Transparansi Administrasi

Di bawah kepemimpinan Trump, AS dinilai lebih tertutup mengenai operasi militer dibandingkan manajemen sebelumnya. Amanda Klasing, Direktur Nasional Amnesty International USA, mengecam penanganan serangan udara ini sebagai tindakan mengerikan.

"Administrasi ini telah memangkas program-program Pentagon nan dimaksudkan untuk mencegah ancaman sipil dan menghindari pertanggungjawaban publik atas kasus-kasus korban sipil," ujar Klasing. Investigasi Inspektur Jenderal memang menemukan bahwa di bawah Menhan Pete Hegseth, pendanaan dan staf untuk upaya pengurangan akibat korban sipil dipangkas secara signifikan.

Meskipun perang dengan Houthi akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata--Houthi berjanji berakhir menargetkan kapal AS dan AS berjanji menghentikan serangan udara==jejak korban sipil nan tidak terhitung tetap menjadi rumor krusial nan menuntut pertanggungjawaban Washington. (NBC/I-2)