Perbaikan Tata Kelola Jadi Fokus DPR untuk Optimalkan Program Gizi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KOMISI IX DPR RI berjanji mengawal beragam persoalan nan dihadapi para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membawa seluruh aspirasi itu ke dalam rapat kerja berbareng Badan Gizi Nasional (BGN).
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi IX DPR dan Presidium Mitra MBG di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

RDPU nan dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini itu dihadiri perwakilan enam organisasi mitra BGN, ialah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T (APGI 3T), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas), Asosiasi Mitra BGN Nasional Indonesia (AMBGNI), TKA NU, dan Asosiasi Masyarakat Cinta Indonesia (AMCI).

Pada forum itu, para mitra menyampaikan beragam maslaah penerapan program MBG, mulai dari kebijakan moratorium, ketidakpastian regulasi, hingga kerugian investasi nan dialami para pelaksana di lapangan.  Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan semua mitra tetap mendukung penuh Program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keberhasilan program tersebut kudu ditopang tata kelola nan sehat, transparan, dan memberikan kepastian norma kepada para mitra.

"Kami datang bukan untuk melemahkan Program MBG. Sebaliknya, kami mau memastikan program ini berhasil. Karena itu kami memohon Komisi IX DPR mengawal BGN agar menerapkan tata kelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian norma bagi seluruh mitra," kata Alven.

Ia menjelaskan ribuan mitra telah menginvestasikan biaya sendiri untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), merekrut tenaga kerja, serta membangun rantai pasok berbareng petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, beragam perubahan kebijakan membikin para mitra menghadapi ketidakpastian.

"Banyak mitra menggadaikan aset, meminjam ke bank, dan mempertaruhkan tabungan family lantaran percaya pada program pemerintah. Setelah dapur dibangun, justru muncul moratorium dan perubahan kebijakan nan membikin mereka kehilangan kepastian," ujarnya.

Menurut Alven, posisi mitra selama ini juga belum setara dengan BGN. Pemerintah mempunyai program, sedangan semua akibat operasional justru ditanggung para mitra.

"Kalau pembayaran terlambat, nan menanggung beban adalah mitra. Kalau ada masalah di lapangan, mitra nan pertama kali disalahkan. Padahal kami datang untuk membantu negara menyukseskan program ini," katanya.
Dia berambisi hasil RDPU jadi momentum memperbaiki tata kelola program MBG tanpa mengurangi semangat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dalam RDPU itu, Presidium MBG menyerahkan enam poin aspirasi kepada Komisi IX DPR RI. Di antaranya adalah meminta DPR memperkuat pengawasan terhadap BGN, mengevaluasi kebijakan moratorium, segera mengoperasikan dapur nan lulus verifikasi dan mempunyai Kepala SPPG serta virtual account, memberikan kepastian investasi, meninjau kembali Surat Edaran Kepala BGN No 12/2026, dan memastikan penyelenggaraan Program MBG merujuk pada Peraturan Presiden No 115 Tahun 2025.

Ketua APGI 3T Herwil J Harefa mengatakan persoalan paling berat ialah dirasakan para mitra di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurutnya, biaya pembangunan dapur di Papua, Mentawai, dan wilayah kepulauan lainnya jauh lebih tinggi daripada wilayah perkotaan lantaran tingginya ongkos logistik.

"Di Papua, nilai satu sak semen bisa mencapai sekitar Rp1 juta. Di Mentawai, banyak penanammodal membangun dapur, tapi sampai sekarang belum juga beroperasi. Mereka justru menjadi pihak paling dirugikan lantaran sejak awal bersedia masuk ke wilayah nan minim peminat," katanya.

Selain kerugian finansial, mitra menyoroti ketidakpastian izin akibat perubahan kebijakan nan tidak konsisten. Mereka berambisi pemerintah memberikan kepastian norma agar investasi tidak sia-sia. Berbagai aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari personil Komisi IX DPR RI. Hampir semua fraksi mendukung keberlanjutan Program MBG, tetapi menilai tata kelola pelaksanaannya perlu segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat dan mitra.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai beragam persoalan nan disampaikan para mitra menunjukkan tetap banyak kelemahan dalam tata kelola Program MBG. "Negara kudu menghadirkan solusi lantaran masyarakat dan para mitra tidak boleh menjadi pihak nan dirugikan," ujar Charles.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan Program MBG merupakan program pemerintah nan paling besar melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, menurutnya, solusi nan diambil pemerintah kudu mengakomodasi seluruh pihak.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong BGN melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, memperjuangkan penerapan Perpres No 115/2025, serta memastikan setiap kebijakan tidak merugikan masyarakat dan para mitra.

Komitmen serupa disampaikan personil Komisi IX Obon Tabroni (Gerindra), Obet Rumbruren (PDI Perjuangan), dan Zainul Munasichin (PKB). Mereka memastikan semua aspirasi nan disampaikan Presidium MBG bakal dibahas dalam rapat berbareng BGN pada Jumat mendatang. (H-2)