Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos, Integrasi E-Government Dikebut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) alias e-government sebagai langkah memperkuat kecermatan penyaluran support sosial (bansos). Melalui integrasi info kependudukan berbasis biometrik dengan beragam kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan support diberikan kepada masyarakat nan betul-betul berkuasa menerimanya.

"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih jeli ya siapa saja nan layak menerima bansos dan siapa nan tidak," ujar Mendagri dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Di samping itu, Tito menjelaskan, pembaruan info difokuskan pada golongan masyarakat desil 1 hingga desil 4. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan integrasi info menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Dirinya bilang, hasil uji coba pemadanan info berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tetap besarnya kebutuhan pembaruan data. Berdasarkan proses pengesahan tersebut, terdapat beberapa info penerima support sosial sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah prioritas dalam ekspansi penerapan e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta jika bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," terang dia.

Tito pun turut membujuk seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD), abdi negara kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran info nan bakal dilakukan oleh tim teknis di lapangan. Kolaborasi tersebut dinilai krusial agar support dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dapat diterima oleh masyarakat nan betul-betul memenuhi kriteria.

"Sehingga kita harapkan di Biak kelak penerima support dari pemerintah pusat maupun pemberian support dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang nan berhak, nan tepat sasaran," pungkasnya.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]