Perusahaan Ini Ngadu ke Purbaya Soal Izin Bangun 'Dufan Baru' di Toba

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) kembali menggelar sidang kanal debottlenecking pada Kamis (23/7/2026).

Pada agenda sidang pertama, kali ini Satgas P3M-PPE menerima laporan dari satu perusahaan mengenai izin pendirian pengembangan akomodasi pariwisata di area Danau Toba, Sumatra Utara.

Adapun perusahaan tersebut ialah PT Tigaraja Putra Persada nan berada di Sumatra Utara.

Dalam sidang pertama ini, perusahaan mau membangun area wisata terpadu berupa theme park dan kereta gantung (cable car) di sekitar Danau Toba.

Namun, ada hambatan di beberapa letak di area Danau Toba, di mana ada beberapa lahan nan tetap terdapat pemukiman penduduk dan area rimba lindung. Perusahaan pun meminta untuk perizinan dipermudah.

"Kami minta usulan pembangunan ini bisa dipermudah, lantaran beberapa letak tetap ada kendala, seperti adanya pemukiman dan area rimba lindung," kata perwakilan dari PT Tigaraja Putra Persada dalam sidang debottlenecking, Kamis (23/7/2026).

Dalam sidang pertama tersebut, menghasilkan beberapa konklusi dan tindak lanjut agar tidak terjadi kembali bottlenecking.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) kembali menggelar sidang kanal debottlenecking pada Kamis (23/7/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Foto: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) kembali menggelar sidang kanal debottlenecking pada Kamis (23/7/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Satgas P3M-PPE, Satya Bhakti Parikesit meminta kepada pihak mengenai ialah dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengenai status DPSP Danau Toba.

"Diperlukan koordinasi kepastian dengan mengecek ruang lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk area DPSP Danau Toba dengan KPPIP," kata Satya.

Kemudian mengenai proyek kereta gantung, pihaknya meminta kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengenai kepastian status kereta gantung sebagai kereta api unik alias kereta api umum.

"Juga diperlukan koordinasi dengan DJKA Kemenhub mengenai kepastian apakah kereta gantung masuk ke KA unik alias KA umum," terang Satya.

Kesimpulan juga mengungkapkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) nan bakal memfasilitasi PT Tigaraja Putra Persada agar tidak perlu lagi melakukan perizinan ulang.

(haa/haa)

Add