Petani Didorong Genjot Produksi, Pemerintah Harus Pastikan Pasar Tersedia

Petani bersiap memanen sawahnya.(Dok.Istimewa)

APRESIASI keberhasilan produksi padi sebagai bingkisan pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Hasil tersebut memberikan angan dan bukti kekuatan bangsa Indonesia dengan langkah konkrit pemerintah dalam mengisis kemerdekaan. Namun persoalan pertanian saat ini cukup banyak, dari rendahnya produktivitas, konversi lahan, petani, saprodi  melalui.  

Permasalahan pertanian Indonesia tidak hanya berangkaian dengan gimana pasar bisa menyerapnya. Di kembali sasaran peningkatan produktivitas, terdapat persoalan nan tidak kalah penting, ialah gimana pemerintah dapat memastikan terbukanya pasar nan jelas bagi hasil produksi petani.

Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Indonesia (KASAI), Prof. Achmad Tjachja Nugraha kemarin menilai, pembangunan pertanian saat ini dalam mengisi kemerdekaan kudu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran juga pendidikan. Menurutnya mengenai pemasaran pertania,  keberhasilan pertanian tidak cukup hanya diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari keahlian pemerintah dan pelaku upaya menciptakan pasar nan bisa menyerap produk petani dengan nilai nan layak dan bisa menjaga stabilitas pangan.

“Petani tidak hanya memerlukan support untuk memproduksi. Mereka juga memerlukan kepastian bahwa hasil produksinya dapat diserap pasar dengan nilai nan memberikan untung nan wajar,” papar Guru Besar Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis UIN Jakarta ini.

Achmad menjelaskan, petani kudu mengeluarkan modal sejak awal untuk menjalankan aktivitas produksi. Mulai dari pembelian benih, pupuk, obat-obatan, pakan, tenaga kerja, hingga biaya pemeliharaan. Seluruh biaya tersebut dikeluarkan jauh sebelum petani mengetahui secara pasti kondisi pasar dan nilai ketika panen tiba. Kestabilan dan proyeksi pasar juga nilai nan jelas adalah angan petani. Karena itu, pemerintah perlu datang lebih lincah dalam membuka dan memperluas akses pasar bagi produk pertanian. Dorongan untuk meningkatkan produksi kudu melangkah seiring dengan kebijakan nan memastikan terbukanya pasar, baik melalui penguatan pasar domestik maupun pembukaan akses ke pasar antardaerah dan pasar ekspor.

“Jangan sampai petani didorong untuk meningkatkan produksi, tetapi ketika panen tidak ada kepastian siapa nan membeli dan berapa nilai nan diterima petani. Pemerintah perlu memikirkan pasar sejak sebelum petani menanam, bukan baru ketika hasil panen sudah menumpuk,” terangnya.

Achmad menyebut, perencanaan produksi semestinya memperhitungkan kebutuhan pasar. Petani perlu mengetahui siapa calon pembelinya, berapa kebutuhan pasar, standar kualitas nan diperlukan, serta sistem nilai sebelum menentukan volume produksi. Dengan demikian, keputusan produksi tidak hanya berasas perkiraan, tetapi berasas info permintaan nan nyata. Ia menilai pemerintah dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara petani dengan koperasi, pelaku usaha, industri pengolahan maupun pembeli utama alias off taker. 

"Kemitraan tersebut perlu dibangun secara sehat dan transparan sehingga tidak hanya menguntungkan pembeli, tetapi juga memberikan kepastian penyerapan dan nilai nan wajar bagi petani. Selain memperkuat pasar nan sudah ada, pemerintah juga perlu terus mencari pasar baru untuk produk pertanian Indonesia," tandasnya.

Achmad menambahkan, pembukaan pasar antardaerah penguatan perdagangan antarwilayah, hingga ekspansi akses ekspor dapat menjadi bagian dari strategi agar peningkatan produksi tidak berujung pada kelebihan pasokan di satu wilayah. Penguatan sektor hilir juga menjadi bagian krusial dalam membuka pasar. Hasil pertanian tidak selalu kudu dijual dalam corak bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan dapat menciptakan permintaan baru sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan demikian, semakin banyak pilihan pasar nan tersedia bagi petani.

"Saya juga menilai sistem info pasar perlu diperkuat agar petani tidak hanya mengetahui nilai ketika hasil panennya sudah siap dijual. Informasi mengenai harga, permintaan, kebutuhan industri, volume pasokan dan kesempatan pasar antardaerah bakal membantu petani menentukan komoditas serta jumlah produksi secara lebih rasional. Dan 
Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan petani dengan pasar secara lebih cepat," imbuhnya.

Pemerintah lanjut Achmad, dapat mendorong terbentuknya sistem info nan memberikan gambaran kebutuhan pasar sejak sebelum masa tanam sehingga petani dapat menyesuaikan produksi dengan permintaan. Kebijakan pertanian tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi alias memberikan support sarana produksi. Pemerintah juga kudu memperhatikan prasarana pascapanen, penyimpanan, distribusi, transportasi, industri pengolahan serta jaringan pemasaran agar produk petani dapat bergerak dari sentra produksi menuju konsumen secara efisien.

“Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa banyak nan sukses diproduksi. Kita juga kudu memandang apakah produk tersebut terserap pasar dan apakah hasilnya bisa memberikan pendapatan nan layak bagi petani. Karena itu, membuka pasar kudu menjadi bagian dari kebijakan pertanian,” sambungnya.

Achmad berambisi pemerintah terus memperluas pasar sekaligus membangun ekosistem perdagangan nan memberikan ruang lebih besar bagi produk petani Indonesia. Petani bakal lebih berani meningkatkan produksi dan melakukan investasi andaikan mempunyai kepercayaan bahwa hasil produksinya mempunyai pasar nan jelas. Kemerdekaan adalah kesejahteraan, jika mau petani sejahtera, jangan hanya bertanya berapa banyak nan bisa diproduksi. 

"Kita juga kudu menjawab pertanyaan nan lebih penting: siapa nan bakal membeli hasil produksi tersebut? Pemerintah kudu terus membuka pasar, memperluas akses pembeli, dan menciptakan ekosistem nan membikin petani percaya untuk berproduksi. Dengan begitu, panen melimpah menjadi kesempatan kesejahteraan, bukan justru sumber kerugian,” tutupnya. (E-2)