Prabowo Serahkan PPHN ke Mekanisme MPR

Presiden Prabowo Subianto.(MGN)

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nan bertindak lintas pemerintahan. Hal itu disampaikan usai pertemuan ketua MPR dengan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Dalam pertemuan tersebut, ketua MPR menyerahkan konsep PPHN nan selama ini disusun oleh tim buatan MPR. Konsep nan sebelumnya tetap berupa draf itu turut dibahas berbareng Prabowo untuk menyamakan pandangan mengenai arah kebijakan jangka panjang bangsa.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara nan pada tahun lampau tetap berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim nan kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berbincang dengan beliau mengenai beberapa perihal nan berangkaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani di Kantor Presiden.

Ia mengatakan, pembahasan berjalan dalam suasana nan terbuka dan produktif. Menurutnya, Prabowo pada prinsipnya mendukung penyusunan PPHN sebagai pedoman nan tidak hanya bertindak bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintahan pada periode-periode berikutnya.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan nan melintasi beragam periode," ujarnya.

Muzani menjelaskan, Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya kepada sistem konstitusional di MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi pemerintahan mendatang. Menurutnya, Prabowo juga menyambut positif beragam pendapat nan tertuang dalam konsep tersebut.

Selain membahas arah pembangunan nasional, Prabowo juga memberi perhatian terhadap sejumlah rumor nan dinilai penting, termasuk proses pendemokrasian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muzani mengatakan, Prabowo menilai sistem kerakyatan di tingkat wilayah memerlukan biaya besar, mempunyai karakter tersendiri, serta menguras banyak energi.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti tetap banyaknya kepala wilayah nan tersandung perkara korupsi. Karena itu, persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan arah kebijakan ke depan.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan wilayah dilaksanakan melalui proses kerakyatan nan mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap beragam peristiwa nan terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala wilayah nan kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian nan serius untuk dipikirkan," pungkas Muzani. (Mir/P-3)