Prabowo Setujui Usulan BNPB Bangun Gudang Logistik Bencana di Tiap Daerah

Presiden Prabowo Subianto.(YouTube/Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menerima masukan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai penguatan mitigasi musibah di tingkat daerah. Usulan utama nan disampaikan adalah tanggungjawab bagi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mempunyai penyimpanan logistik dan stok support nan siap digunakan seketika saat musibah terjadi.

Masukan tersebut dipaparkan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, pada Rabu (26/8).

Dalam laporannya, Suharyanto menyoroti hambatan pengedaran support nan sering tersendat lantaran kesiapan logistik di wilayah nan minim. Ia mengungkapkan bahwa banyak penyimpanan logistik BPBD di beragam wilayah dalam kondisi kosong, sehingga pemerintah wilayah kesulitan memberikan respons sigap pada fase awal bencana.

"Ketika terjadi musibah kemarin, wilayah ini tidak bisa melakukan lantaran memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," ujar Suharyanto sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan support kemasyarakatan Presiden serta tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten di NTT, Suharyanto menekankan pentingnya kemandirian logistik wilayah untuk jangka panjang.

Respons Presiden Prabowo

Menanggapi perihal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal mempertimbangkan usulan tersebut untuk diterapkan secara nasional. Presiden menilai bahwa pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, idealnya memang mempunyai lumbung persediaan untuk kondisi darurat.

"Saya pikir itu saran nan baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, kelak kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya penyimpanan dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati," tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan, jika inisiatif dari pemerintah wilayah belum melangkah optimal, maka pemerintah pusat bakal mengambil langkah intervensi untuk memastikan setiap wilayah siap menghadapi ancaman musibah tanpa kudu menunggu pengedaran logistik dari pusat nan menyantap waktu.

Suharyanto mengingatkan bahwa BNPB merupakan perangkat pemerintah pusat nan tidak mempunyai hubungan komando langsung dengan BPBD. Oleh lantaran itu, penguatan kapabilitas logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar support dasar dapat diterima masyarakat terdampak dalam hitungan jam setelah musibah terjadi. (Ant/I-1)