Program Magang Pemerintah Belum Efektif Atasi Lulusan Perguruan Tinggi Menganggur

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Palembang Dorong Program Magang Kerja ke Jepang(Dok.MI)

SURVEI Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 mencatat terdapat sekitar 14,31% alias 1.033.132 orang dengan latar belakang lulusan D-4, S-1, S-2, dan S-3 tetap belum mendapat pekerjaan. Kondisi ini terjadi ketika bumi kerja juga terus berubah, ditandai dengan perkembangan teknologi, tuntutan keahlian baru, serta efisiensi di sejumlah sektor industri. Polemik inilah menjadi suatu perihal nan perlu disorot dalam memahami meningkatnya pengangguran terdidik. 

Pakar ketenagakerjaan nan juga Guru Besar Fisipol UGM Prof.Tadjuddin Noer Effendi mengemukakan meningkatnya jumlah penganggur dari kalangan lulusan perguruan tinggi tidak hanya disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan. Persoalan ketidaksesuaian alias mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan bumi kerja turut menjadi penyebab sulitnya sarjana memasuki pasar kerja. 

Dunia pendidikan selama ini condong memberikan bekal teori, sementara bumi kerja memerlukan tenaga nan mempunyai keahlian praktis. 

“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan bumi kerja mencari orang nan sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa piagam ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelasnya Selasa (18/8). 

Menurut dia, kondisi ini semakin menjadi tantangan ketika bumi industri berkembang dengan pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya Artificial Intelligence (AI) alias kepintaran buatan, serta robotika. Perkembangan tersebut membikin kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan, tetapi juga pada keahlian dan keahlian nan relevan dengan perkembangan teknologi. 

Sementara itu, keahlian tersebut dinilai belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

“Ijazah nan dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan andaikan tidak disertai keterampilan. Jadi jika sarjana hanya bawa piagam mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” tuturnya. 

Selain persoalan kompetensi lulusan, menurut dia, struktur ekonomi Indonesia juga belum cukup bisa dalam menciptakan lapangan pekerjaan nan berkualitas, terkhusus pada sektor industri. Industri padat karya nan selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat. 

"Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya. 

Magang Pemerintah tak Menampung

Program magang pemerintah ujarnya merupakan langkah nan cukup baik untuk membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keahlian kerja. Namun, daya tampung program tersebut dinilai tetap terlalu mini dibandingkan jumlah pengangguran terdidik. Karena itu, dia mendorong pemerintah memperluas pusat training kerja modern nan berorientasi pada kebutuhan industri. 

"Seharusnya perlu pendirian pusat training nan dapat menjadi jalan lebih sigap untuk meningkatkan keahlian lulusan khususnya pada sarjana nan belum terserap pasar kerja,” katanya. 

Prof. Tadjuddin mengkritik rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) andaikan tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan pengangguran terdidik. Menurutnya, mendirikan perguruan tinggi baru memerlukan waktu panjang sebelum dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas nan dibutuhkan industri. 

Ia menyarankan agar pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat training vokasi nan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menurutnya dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran terdidik.  Program tersebut, menurut dia, perlu menyasar lulusan perguruan tinggi nan belum terserap bumi kerja agar mempunyai keahlian praktis nan dibutuhkan industri. “

Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua alias lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkas Tadjuddin. (H-4)