ARTICLE AD BOX
loading...
Mantan Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas menilai Program MBG merupakan kebijakan afirmatif konstitusional lantaran memberikan kesempatan nan sama bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai beragam kalangan semakin mempertegas peran negara dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui pemenuhan kewenangan gizi masyarakat. Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafid Abbas menilai MBG merupakan kebijakan afirmatif nan mempunyai dasar konstitusional lantaran memberikan kesempatan nan sama bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga.
"Program MBG merupakan salah satu instrumen konstitusional negara untuk mewujudkan persamaan kesempatan alias equality of opportunity melalui pengurangan hambatan-hambatan sosial dan ekonomi," ujar Hafid di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Baca juga: Dukung Program MBG Dilanjutkan, Akademisi: Bermanfaat bagi Anak dan Masyarakat
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menjelaskan bahwa Indonesia tetap menghadapi kesenjangan sosial nan cukup lebar sehingga diperlukan intervensi negara untuk memastikan anak-anak dari family kurang bisa tetap mempunyai kesempatan berkembang secara optimal.
"MBG merupakan salah satu instrumen pemerataan negara nan dapat dikategorikan sebagai most immediate demand sebagai satu kebijakan afirmatif nan dirancang untuk mempersempit kesenjangan kehidupan sosial, ekonomi, lembah kaya-miskin nan teramat ekstrem di negeri ini," tegasnya.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·