Proyek Bayar Tol Tanpa Buka Kaca Mangkrak Lama, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek transaksi tol nirsentuh alias Multi Lane Free Flow (MLFF) belum juga masuk tahap penerapan penuh. Meski kerja sama sistem ini diteken sejak Maret 2021, pemerintah mengakui proyek bayar tol tanpa berakhir itu sekarang sudah memasuki tahun keenam dan tetap dalam tahap persiapan untuk kembali menjalani uji coba.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan penyelenggaraan uji coba ulang MLFF. Langkah itu dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pengetesan sistem dilakukan kembali secara menyeluruh.

"MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6 ya. Tapi saat ini pembaruan proses kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," kata Ni Komang dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, dalam proyek ini badan upaya pelaksana (BUP) nan terlibat adalah Roatex Indonesia Toll System (RITS). Namun, sebelum sistem diterapkan lebih jauh, pemerintah tetap kudu memastikan kesiapan teknis MLFF untuk diterapkan di ekosistem jalan tol Indonesia.

"Sebenarnya buat dalam perihal ini BUP-nya adalah RITS. Untuk saat ini memang bisa saya sampaikan, kita sedang melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi dari BPKP. Saat itu sudah direview oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif, untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

MLFF sendiri merupakan sistem transaksi tol nirsentuh nan dirancang agar kendaraan dapat melintas tanpa berakhir di gerbang tol. Sistem ini digadang-gadang bakal mengubah pola transaksi tol dari nan selama ini berbasis kartu elektronik menjadi pembayaran nirsentuh berbasis teknologi digital.

Meski begitu, penerapan MLFF sampai saat ini belum masuk tahap komersial. Proyek ini tetap berada pada tahap awal pengujian, termasuk pengetesan kegunaan alias functional test, sebelum nantinya dapat masuk ke fase uji coba dan pertimbangan secara lebih luas.

Di sisi lain, rencana penerapan MLFF juga tetap menyisakan sejumlah catatan dari badan upaya jalan tol.

Plt. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) nan juga Direktur Operasional dan Teknik PT Marga Mandala Sakti, Kristianto, mengatakan ada persoalan mendasar nan menurutnya perlu dibereskan sebelum sistem tersebut dijalankan.

Ia menyoroti skema MLFF nan berpotensi mengalihkan kewenangan pengumpulan tol dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Menurut dia, perihal itu bisa menimbulkan persoalan serius bagi BUJT lantaran kewenangan pengumpulan tol selama ini menjadi agunan alias kolateral kepada pemberi pinjaman.

"Terkait dengan MLFF ini ada masalah prinsip dan asasi nan sebetulnya sangat susah untuk dilaksanakan oleh kami. ini mengenai dengan dengan adanya kemungkinan default," kata Kristianto dalam kesempatan nan sama.

"Jadi seperti kita ketahui bersama, sebagaimana nan kami terima di dalam perencanaan proses penyelenggaraan MLFF, gimana jika MLFF ini dilaksanakan maka pemerintah bakal membentuk BUP (badan upaya pelaksana), nan mana badan upaya ini bakal melakukan proses pengumpulan tol, dan untuk perihal tersebut maka BUP ini bakal mengambil alih kewenangan pengumpulan tol BUJT," sambungnya.

Kristianto pun menyebut BUJT sebagai penanammodal selama ini hanya mempunyai kewenangan pengumpulan tol saja, dan kewenangan pengumpulan tol tersebut saat ini sudah menjadi kolateral bagi BUJT kepada lender.

"Sehingga jika kewenangan pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami bakal mengalami default terhadap bank," lanjut dia.

Kristianto mengatakan, kondisi itu menjadi persoalan pokok nan susah dijelaskan baik kepada pihak kreditur maupun penanammodal jalan tol.

"Nah ini nan kami juga sangat susah sekali menyampaikan perihal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Jadi ini masalah pokok kami," tegas dia.

Selain skema bisnis, dia juga menyoroti aspek kecermatan pengumpulan tol. Menurut dia, sistem pengumpulan tol nan saat ini dijalankan para BUJT sudah mempunyai tingkat kecermatan nan nyaris sempurna, sementara teknologi MLFF nan pernah dipaparkan oleh RITS disebut tetap menyisakan celah.

"Terkait dengan kecermatan atas hasil pengumpulan tolnya. Seperti kita ketahui bersama, alhamdulillah bahwasannya proses pengumpulan tol dalam rangka pengembalian investasi nan saat ini berjalan, nan dilakukan oleh para BUJT akurasinya sudah bisa mencapai tingkat nyaris 100%," jelas dia.

"Sementara secara teknis, disclaimer dari RITS nan pernah disampaikan kepada kami, waktu itu kecermatan mereka hanya 94%, sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih nan 6% tersebut," imbuhnya.

Kristianto menilai, jika sistem nan dibawa RITS nantinya diadopsi lantaran menggunakan sistem Global Navigation Satellite System (GNSS), maka persoalan kecermatan itu berpotensi menjadi polemik di internal BUJT.

"Jika kemudian sistem nan dibawa oleh RITS tersebut diadopsi lantaran mereka menggunakan sistem GNSS, mungkin ini persoalan pokok nan selama ini menjadi polemik di internal kami BUJT," kata Kristianto.

Ia pun menyebut, jika tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan tol, para BUJT pada dasarnya menilai pengembangan sistem serupa bisa dilakukan secara internal dengan teknologi nan sudah mereka miliki saat ini.

"Dengan segala hormat, mungkin perlu kami sampaikan, jika memang terkait.. kita sudah berkemauan untuk memutuskan menggunakan MLFF ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan. Bisa kami sampaikan di sini bahwa secara internal para BUJT sudah bisa melaksanakan perihal ini secara internal, dengan kecermatan dan teknologi nan ada pada kami saat ini," ucapnya.

Dengan demikian, proyek MLFF nan sejak awal digadang-gadang bakal membikin kendaraan melintas tol tanpa berakhir itu tetap kudu melewati serangkaian pengetesan lagi. Di saat nan sama, pemerintah juga tetap menghadapi pekerjaan rumah untuk menjawab kekhawatiran operator jalan tol, baik mengenai skema pengelolaan pendapatan maupun kecermatan sistem nan bakal digunakan.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]