PSI NTT Minta Beda Pilihan Politik tak Hapuskan Rekam Jejak Pembangunan Jokowi

13 jam yang lalu 15
PSI NTT Minta Beda Pilihan Politik tak Hapuskan Rekam Jejak Pembangunan Jokowi Sekretaris DPW PSI NTT, Junaidin Mahasan(Dok Istimewa )

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau publik untuk memisahkan perbedaan pandangan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris DPW PSI NTT, Junaidin Mahasan, menyambut agenda kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Junaidin menilai, dinamika politik tidak boleh mengaburkan realitas beragam program pembangunan era Jokowi nan telah menggeser paradigma pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris.

"Silakan berbeda pilihan politik, tetapi jangan menghapus kebenaran sejarah. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris," kata Junaidin dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Junaidin menjelaskan, perubahan orientasi pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat NTT melalui pembangunan prasarana jalan, pelabuhan, area pariwisata, hingga program Tol Laut. Kehadiran program-program tersebut dinilai sukses memangkas keterisolasian wilayah kepulauan dan perbatasan di NTT.

"Laut nan dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak nan dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas. Dan pulau-pulau nan dulu terasa jauh, mulai dihubungkan dengan degub pembangunan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Junaidin menegaskan penyambutan hangat penduduk NTT terhadap kunjungan Jokowi bukan corak pengkultusan individu, melainkan respons atas ikatan emosional dan perhatian kebijakan nan telah terbangun lama. Menurut Junaidin, kehadiran Jokowi ke Kupang dan sekitarnya menjadi momentum memori kolektif penduduk terhadap warisan pembangunan nan manfaatnya tetap dinikmati hingga hari ini.

"Hubungan emosional antara Pak Jokowi dan masyarakat NTT tidak lahir kemarin sore. Hubungan itu dibangun melalui proses cukup lama, melalui perhatian, dan melalui kebijakan nan dirasakan masyarakat," pungkasnya. (E-4)

Selengkapnya