Purbaya Tiba-Tiba Mau Bebaskan Pajak Hibah Tanah, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya mendukung program 3 juta rumah nan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Peemukiman (PKP). Ia memberikan sinyal kuat mengenai adanya terobosan kebijakan fiskal mengenai pemberian insentif pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pelaku upaya nan berkontribusi pada agenda prioritas nasional.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memang semestinya tidak menarik pajak atas lahan nan diserahkan secara sukarela kepada negara.

"Tadi saya ditanya, bisa nggak kasih insentif kepada Lippo? Saya bilang insentif apa? Pajak tanah nan diserahkan... Oh tanah nan diserahkan jangan dipajakin. Ah itu mah gampang. Masak orang mengasih kita pajakin," ujarnya di Wisma Danantara Jakarta, Senin (29/6/2026).

Guna memastikan rencana ini melangkah tanpa halangan birokrasi, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menerobos alias melakukan bypass terhadap aturan-aturan kaku nan selama ini ada di internal Kementerian Keuangan.

"Jadi saya bakal bypass semua aturan-aturan nan ada di Kementerian Keuangan agar ini bisa berjalan," ucapnya.

Purbaya menekankan bahwa kepentingan masyarakat luas dalam mendapatkan kediaman layak kudu menjadi prioritas di atas izin nan menghambat. Bahkan Ia menegaskan, tidak segan untuk mencopot pejabat nan mencoba menghalangi proses pemberian insentif pajak ini.

"Nanti jika pejabat-pejabat nan melawan ya saya pecat saja," tegasnya.

Aset lahan nan telah diserahkan tersebut rencananya bakal dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai penyertaan modal negara. Dengan skema pengelolaan nan berkarakter ahli dan menguntungkan, Purbaya optimistis proyek ini dapat mulai dikerjakan dalam waktu singkat.

"Jadi dengan skema nan direncanakan, kelak kan pada akhirnya kita kasih ke Danantara ya Pak. Danantara juga sama, kita debat di dalam siapa nan untung siapa nan rugi. Danantara nan krusial katanya nan krusial profitable kan? Dan saya juga untung dengan biaya nan lebih sedikit saya bisa dapat rumah nan lebih banyak. Jadi ini suatu kerjasama nan banget baik sekali," jelasnya.

Ia menargetkan koordinasi berbareng Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) serta Kementerian Perumahan bakal rampung dalam waktu maksimal dua bulan untuk membereskan seluruh manajemen perpajakan dan legalitas.

"Jadi kelak saya pastikan saya kerjasama dengan Pak Nusron untuk memastikan dalam 2 bulan clear semua, bisa mulai dibangun setelah itu," sebutnya.

"Berbagai corak patokan dasar dalam pengelolaan finansial dan kekayaan negara menegaskan bahwa seluruh proses hibah bakal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip tata kelola nan baik, transparan, dan kehati-hatian tingkat tinggi. Ini kalimat tulisannya birokrat. Artinya nggak bakal dijalankan kira-kira Pak," tutupnya.

(rob/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]